Anggota Komisi IX DPR Charles Honoris menegaskan, Komisi IX DPR yang membidangi urusan kesehatan, tidak pernah menyepakati secara kolektif untuk melakukan vaksinasi dengan vaksin Nusantara.
Pernyataan ini disampaikan Charles, menyusul maraknya pemberitaan anggota DPR akan disuntik vaksin Nusantara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto di Jakarta Pusat pada hari ini, Rabu (14/4).
"Bahwa adanya pimpinan/ anggota Komisi IX yang mengikuti vaksinasi, itu dilakukan secara pribadi dan tidak mewakili Komisi IX DPR," kata Charles dalam keterangan yang diterima RM.id, Rabu (14/4).
Charles menambahkan, Kelompok Fraksi (Poksi) IX PDI Perjuangan DPR, juga secara kolektif tidak mengikuti vaksinasi Vaksin Nusantara.
"Hal ini sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa uji klinis vaksin harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kaidah-kaidah saintifik," tandasnya.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah meminta tim peneliti untuk menghentikan sementara proses pengembangan vaksin nusantara.
Sebab, vaksin tersebut belum memenuhi aspek pengolahan yang baik (good manufacturing practices), praktik laboratorium yang baik (good laboratory practices), serta aspek good clinical practices.
