LEGISLATOR Abdul Fikri menyayangkan kamus kontroversial terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berjudul Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan Jilid II tetap beredar. Bahkan, kamus yang penuh kontroversi itu diperjualbelikan di toko daring (online shop).
“Padahal kata Mas Menteri (Nadiem) dan Dirjen (Kebudayaan) sudah ditarik, tapi percuma karena sudah beredar di masyarakat, kecuali dilarang,” kata Abdul Fikri menanggapi polemik tersebut di Kamis (22/4).
Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan Jilid II terbitan Kemendikbud tersebut mudah ditemui di toko daring semudah mengeklik di mesin pencari di internet. "Jadi ini seperti mau menghapus kesalahan, tapi dosanya telanjur menjalar ke mana-mana," ungkap Fikri yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR.
Politikus PKS itu menyatakan, setelah Mendikbud dan Dirjen Kebudayaan mengakui kesalahan atas penerbitan buku tersebut, sebaiknya Kemendikbud mulai melakukan pembersihan 'dosa'. "Segera larang peredarannya, karena sangat meresahkan. Bila tidak dilarang, berarti memang benar demikian isi buku tersebut," ujar Fikri.
Seperti diketahui, Kamus Sejarah Indonesia terdiri atas dua jilid. Jilid I dengan subjudul Nation Formation (1900-1950) dan jilid II Nation Building (1951-1998). Namun disayangkan, tokoh penting nasional yang sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama Hadratusy Syaikh Hasyim Asy'ari tidak ada dalam entri khusus (yang disusun secara alfabetis) dalam kamus tersebut. Demikian pula dengan kiprah proklamator RI Soekarno dan M Hatta tidak ditemukan dalam entri alfabetis di dalam Kamus Jilid II.
Fikri mengajak semua elemen negeri ini untuk bersama meluruskan sejarah bangsa yang mulai dicemari upaya pembelokan dan penghilangan sejarah, terutama kiprah KH Hasyim Asyhari. "Bila tanpa fatwa jihad dari Hadratusy Syaikh Hasyim Asy'ari pada waktu itu, Bung Tomo dan puluhan ribu rakyat Surabaya tidak mungkin bertempur gagah berani dengan satu semboyan: merdeka atau mati, karena ulama adalah tokoh paling ditaati saat itu," urainya.
Fikri menilai, kamus sebagai referensi pengetahuan yang sudah berani menghilangkan salah satu tokoh kunci pahlawan pejuang kemerdekaan akan sangat menyesatkan keilmuan bagi anak bangsa ke depannya. "Kemendikbud ialah leading sector yang paling bertanggung jawab dalam upaya perbaikan literasi, terutama sejarah."
