MAJELIS Kehormatan Dewan (MKD) diminta segera memproses Azis Syamsuddin demi menyelamatkan citra DPR. Keseriusan MKD memulai penyelidikan atas Azis merupakan bentuk dukungan DPR atas langkah penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan keterlibatan Azis dalam perkara suap Wali Kota Tanjungbalai. 

"Jika MKD serius mulai memproses dugaan pelanggaran etik Azis, maka KPK tak bisa tidak akan dirunut untuk berani membongkar keterlibatan Azis dalam kasus suap itu," ungkap peneliti Forum Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus, Rabu (28/4). 

Lucius menambahkan posisi Azis sebagai wakil pimpinan DPR sangat mungkin digunakan untuk memengaruhi MKD dan KPK agar menghentikan proses penyidikan terhadap dirinya. Karena itu baik MKD maupun KPK harus menunjukkan bahwa mereka bekerja profesional dan independen serta berani kepada siapapun jika orang tersebut punya bukti melakukan penyimpangan. 

"Posisi sebagai pimpinan DPR jangan sampai membuat KPK dan MKD loyo," ujarnya. 

Penyidik KPK hari ini melakukan penggeledahan ruang kerja Azis di Komplek Parlemen. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti keterlibatan Azis dalam perkara suap wali kota Tanjungbalai.

Penggeledahan yang dilakukan, jelas Karius, menunjukkan KPK telah memperlihatkan komitmennya dalam menengakkan hukum tanpa tebang pilih. "Dalam konteks Azis, saya kira langkah penggeledahan ini menjadi isyarat penyimpangan etik yang dilakukan Azis bukan sekedar isapan jempol belaka," ujar Lucius.