Disaat sebagian besar fraksi-fraksi di DPR enggan bersuara lantang terkait pola penerapan dan penegakkan kebijakan pemerintah terkait protokol kesehatan dan larangan mudik ditengah kondisi pandemi Covid-19.
Dua fraksi di DPR yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Partai Demokrat (FPD) masih lantang menyuarakan berbagai persoalan bangsa dan negara termasuk soal kebijakan Prokes dan Larangan Mudik.
Suara lantang pertama datang dari Anggota DPR RI dari FPKS Netty Prasetyani Aher yang mempertanyakan konsistensi Pemerintah dalam menerapkan aturan terkait Prokes maupun Larangan Mudik disaat pandemi Covid-19 ini.
Netty mengaku prihatin dengan sikap Pemerintah dalam menjalankan kebijakan soal Prokes dan Larangan Mudik ini. "Tentu saja masyarakat akan bertanya-tanya, kenapa WN China dibiarkan masuk ke Indonesia, padahal masyarakat dilarang mudik dan dilakukan banyak penyekatan. Jangan sampai publik menilai pemerintah inkonsisten dalam kebijakan pengendalian COVID-19,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/5/2021).
Senada dengan Netty, Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang juga Anggota FPD DPR RI Bambang Purwanto mengaku prihatin dengan sikap koleganya di Senayan dalam menyikapi pola penerapan kebijakan yang dilakukan Pemerintah saat ini.
"Peran kontrol DPR terhadap Pemerintah belum berfungsi sebagaimana amanat Konstitusi sehingga sekalipun ada kebijakan yang kontradiktif seperti mudik dilarang tetapi TKA Cina diberi kelonggaran. Apakah hal seperti ini tidak juga berbahaya terhadap upaya penyebaran Covid-19 varian baru," lirih Bambang yang sesekali menyeka air mata karena memikirkan kondisi bangsa saat berbincang dengan wartawan, Minggu (09/05/2021).
