Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, peningkatkan kewaspadaan harus segera dilakukan, karena masyarakat sudah masuk pada fase kelelahan menghadapi dampak Covid-19. Apalagi pandemi belum menunjukkan tanda berakhir.
“Para pemangku kepentingan harus segera mengantisipasi potensi peningkatan kasus positif Covid-19 pasca-lebaran. Karena meski aturan pembatasan diberlakukan, masih terjadi mobilitas manusia antar daerah,” Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Antisipasi Gelombang Baru Covid-19 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (19/5).
Lestari juga sangat berharap, para pemangku kepentingan di daerah dapat melaporkan kondisi sebaran kasus positif Covid-19 dengan data yang akurat di daerahnya.
Rerie, sapaan akrab Lestari juga meminta, pemangku kepentingan di daerah jangan hanya mengejar agar wilayahnya masuk zona hijau atau kuning demi bisa melakukan aktivitas ekonomi.
Lebih dari itu, tambah Rerie, para pemangku kepentingan diharapkan benar-benar melakukan tracing, testing dan treatments (3T) untuk mengetahui kondisi penyebaran Covid-19 di daerah secara akurat.
Karena itu, tutur anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, upaya komunikasi dan sosialisasi terkait Covid-19 harus ditingkatkan agar para pemangku kepentingan dan masyarakat lebih memahami risiko yang dihadapi.
“Pemahaman bahwa menjaga diri, keluarga dan lingkungan dari penularan virus korona, sama dengan menjaga bangsa ini dari ancaman pandemi, menurut Rerie, bisa memperkuat upaya pengendalian Covid-19 di tanah air,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu pembicara dalam diskusi tersebut, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengungkapkan, untuk mengetahui persiapan pemerintah dalam mengantisipasi potensi ledakan kasus positif Covid-19 pasca-Lebaran, pihaknya akan memanggil Menteri Kesehatan dan Satgas Covid-19 dalam waktu dekat ini.
Komisi IX DPR RI, menurut Felly, secara aktif akan mengawal sejumlah kebijakan pemerintah dalam pengendalian Covid-19 di tanah air. Ia juga berharap, sosialisasi terkait upaya pengendalian dan risiko penyebaran virus korona di tanah air terus ditingkatkan.
“Tujuannya agar pemahaman masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 bisa lebih baik,” ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Tjandra Yoga Aditama. Ia berpendapat yang saat ini terjadi di India karena tidak ketatnya penerapan protokol kesehatan, ada sejumlah event besar seperti kegiatan pasar dan bioskop buka, dan prosentase vaksinasi serta jumlah testing yang dilakukan relatif rendah.
“Ledakan kasus positif Covid-19 di India, juga didorong adanya mutasi atau varian baru virus korona,” ujarnya.
Sejumlah kondisi di India itu, jelas dia, nyaris serupa dengan yang ada di Indonesia saat ini. Untuk mencegah terjadinya potensi ledakan kasus di tanah air, Tjandra menyarankan, para pemangku kepentingan melaksanakan tracking ketat terhadap suspect Covid-19, menjalankan protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah infeksi virus.
“Yang tidak kalah penting, adalah mendeteksi sesuatu kejadian yang tidak biasa, seperti orang yang terlihat sehat dan sudah divaksin, namun bergejala parah saat terpapar Covid-19,” ujarnya.
Selain itu, jelasnya, upaya surveilans juga harus dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait sebaran virus korona di tanah air secara akurat.
Kemudian yang tidak kalah penting yakni,disiplin memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun harus menjadi norma dalam keseharian. Selain itu, vaksinasi dan upaya testing, tracing dan treatments (3T) harus konsisten dilakukan.
“Semua upaya tersebut, harus diterapkan dengan benar karena unpredictabilitas Covid-19 hingga saat ini masih sangat cair. Karena itu, tegasnya, kita harus siap dengan segala kemungkinan,” tegasnya.
Di akhir diskusi, jurnalis senior, Saur Hutabarat mengungkapkan, ada persoalan besar yang dihadapi para pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan pengendalian Covid-19 jelang Lebaran.
Ternyata, tegas Saur, hasrat mudik masyarakat mengalahkan ketakutan akan kematian akibat terpapar virus korona. “Perlu kajian dan evaluasi menyeluruh sejumlah kebijakan pengendalian Covid-19, agar efektivitas kebijakan tersebut sesuai harapan,” pungkasnya.
