Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mendorong pemerintah melakukan upaya serius terkait Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Indonesia. Pasalnya, ketidakakuratan data ASN berpotensi merugikan negara.
"Program PDM dapat menjadi sistem database yang akurat. Ke depan, pemerintah tidak boleh kebobolan lagi membayar gaji dan iuran lain yang ASN-nya fiktif", ujar Sultan melalui keterangan tertulisnya, Senin (24/5).
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, mengungkapkan, pada 2014 pihaknya menemukan 97 ribu data Pegawai ASN fiktif. Ribuan ASN yang tak jelas wujudnya ini menerima gaji dan dana pensiun.
"Ternyata hampir 100 ribu, tepatnya 97 ribu data misterius. Dibayar gajinya, dibayar iuran pensiunnya, tapi tak ada orangnya," kata Bima dalam tayangan YouTube Pengumuman BKN Kick Off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri, Senin (24/5).
Menurut Bima, data didapat setelah pihaknya melakukan pemutakhiran data pada 2014. Artinya, data misterius itu telah ada sejak pemutakhiran data pertama yang dilakukan pada 2002.
Diakui Bima, hingga saat ini pemutakhiran data ASN memang baru dilakukan dua kali. Yakni pada 2002, yang saat itu dilakukan secara manual, dan pada 2014 yang dilakukan secara elektronik.
Melanjutkan keterangannya, Sultan minta pembayaran dari pemerintah kepada ASN fiktif ditelusuri dan diaudit.
Menurutnya, penelusuran anggaran tersebut bukan sekadar masalah transparansi pengelolaan keuangan negara, tapi menutup ruang penyalahgunaan anggaran dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Selain tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, penelusuran anggaran terhadap 97 ribu ASN fiktif akan mengungkap adanya faktor kesengajaan dari oknum-oknum tertentu.
“Karenanya, pemerintah harus bergegas menyelesaikan persoalan ini," tegas Senator asal Bengkulu itu.
Sultan juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah gencar melakukan sosialisasi pemutakhiran data ASN. Jika tidak tersampaikan secara masif, maka data yang akan terhimpun tidak akan memiliki validitas seratus persen.
Menurutnya, persoalan data memang menjadi salah satu momok utama dalam pemerintahan kita. Masalah ini memiliki urgensi untuk segera diperbaiki.
“Tanpa informasi data yang benar, bisa dipastikan kebijakan yang akan dihasilkan pasti tidak benar," tandasnya.
