Anggota Komisi XI DPR RI Wartiah mengungkapkan pemerintah pusat sering menilai pemerintah daerah relatif masih lambat menyerap anggaran. Terbukti, setidaknya terdapat sekitar Rp100 triliun dana pemda yang masih ‘diparkir’ di bank. Kondisi ini berimbas pada belum optimalnya serapan stimulus ekonomi yang dibutuhkan masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Padahal, pemda juga mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pandemi Covid-19.
“Keterangan dari pemda, mereka kesulitan juga karena penurunan tajam PAD. Ini membuat pemda harus lakukan penyesuaian belanja dan menahan sebagian belanja untuk berjaga-jaga. Ada juga Pemda yang mengincar keuntungan bunga simpanan di bank daerah. Bagaimana tanggapan dari pihak pemerintah, karena sejauh ini masalah ini terus berulang tidak berbeda dengan waktu sebelum pandemi,” kata Wartiah dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).
Tidak hanya itu, politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) itu juga menilai bahwa Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) huga belum belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, yang menjadi salah satu masalah dan dari dulu belum diselesaikan adalah porsi belanja pegawai di daerah yang cukup tinggi. Bahkan, masih terdapat daerah yang porsi belanja pegawai hingga 53 persen dari total anggaran.
“Kementerian Keuangan dan pemda harus segera mengambil langkah yang perlu dilakukan, karena daerah yang belanja pegawainya tinggi sebagian adalah daerah pemekaran baru. Apakah nantinya perlu ada bentuk insentif atau sanksi yang perlu diterapkan untuk merubah postur belanja pegawai yang gemuk di daerah,” imbuh legislator dapil Nusa Tenggara Barat II itu.
Meski begitu, Wartiah menyebut adanya optimisme terkait pertumbuhan ekonomi pada kuartal II Tahun 2021. Pihaknya juga mengapresiasi kerja pemerintah dalam mempercepat proses vaksinasi hingga mendorong percepatan stimulus anggaran. Pertumbuhan yang positif juga disumbang oleh momentum Lebaran. Meski pemerintah melakukan pembatasan mudik, menurutnya, masyarakat terlihat masih berbondong-bondong belanja ke pusat perbelanjaan.
“Namun, peningkatan konsumsi masyarakat masih cenderung tidak merata di semua kalangan. Untuk kelas menengah atas masih punya dana lebih. Sementara kelas bawah banyak kehilangan pekerjaan dan menjadi orang miskin baru. Dengan adanya pemulihan konsumsi rumah tangga yang tidak merata ini diharapkan pemerintah masih terus memperkuat perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat rentan miskin,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat belanja negara sudah tembus Rp723 triliun hingga April 2021, atau 26,3 persen dari target Rp2.750 triliun sepanjang tahun ini. Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
Lebih lanjut, TKDD dilaporkan sudah terealisasi sekitar Rp233,2 triliun atau 29,3 persen dari target Rp795,5 triliun. TKDD terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp216,4 triliun atau 29,9 persen dari target Rp723,5 triliun, lebih rendah dibanding tahun lalu sebesar 31,6 persen. Sementara itu, serapan dana desa dilaporkan sudah mencapai Rp16,9 triliun atau Rp 23,4 persen dari target Rp72 triliun.
“Secara overall, TKDD masih terkontraksi 3,4 persen. DBH ada kenaikan karena penyaluran kurang bayar tapi DAU minus 16 persen dan DAK Fisik minus 3,6 persen," kata Sri Mulyani dalam raker tersebut.
