Anggota Komisi I DPR Yan Permenas Mandenas membantah isu miring soal penunjukan PT TMI (Teknologi Militer Indonesia) untuk menangani proyek pengadaan alutsista senilai Rp 1,7 triliun oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra itu secara tegas membantah isu itu. Menurutnya, tidak ada satu pun kontrak antara Kemenhan dengan PT TMI. Apalagi, kontrak untuk pengadaan atau pembelian alutsista.
Dijelaskannya PT TMI dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan, yang sebelumnya bernama YKPP, di bawah Kementrian Pertahanan (Kemenhan).
Jadi Kemenhan tidak membuat perseroan, namun yayasan yang membuat perseroan, sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan.
"Isu itu jelas keliru dan tidak benar sama sekali. PT TMI adalah konsultan. Fungsi dan perannya hanya untuk itu," tegasnya kepada wartawan, Rabu (2/6).
Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan, bidang pertahanan membutuhkan strategi. Surat Menhan yang ramai beredar itu adalah bagian dari strategi Kemenhan mencari informasi harga langsung ke pabrikan. Tujuannya, agar harga-harga alutsista itu tidak dimainkan.
Ibaratnya, PT TMI menjadi intel-nya Kemenhan, untuk mengecek agar tidak dibohongi dan ditekan oleh vendor-vendor negara lain ketika melakukan pembelian alutsista.
Yan memastikan, Prabowo ingin pembelian alutsista tersebut sebisa mungkin melalui proses Government to Government. "Boleh dong PT. TMI mengecek harga? Coba cek ke negara itu, berapa harganya di sana," tuturnya.
Karena itu, Yan menilai, langkah Menhan melibatkan PT TMI sudah tepat. "PT TMI adalah wadah yang sejalan dengan keinginan Menhan Prabowo agar Indonesia tak dikadali mafia alutsista," ujar Yan.
Menhan Prabowo ingin ada wadah bagi ahli-ahli alutsista berteknologi canggih, ahli elektronika, teknokrat-teknokrat bidang persenjataan, insinyur-insinyur anak bangsa untuk membantu proses transfer of technology (ToT), agar tidak dibohongi oleh makelar-makelar ketika membeli alutsista.
Sebab, biasanya teknologi itu dikunci prinsipal, baik dalam proses pembelian alutsista, maupun dalam transfer of technology.
"Jadi, TMI ini adalah konsultan untuk membantu mencari alutsista terbaik dan agar tidak kecolongan dari sisi alih teknologinya. Bukan untuk pembelian atau pengadaan. PT TMI tidak berkontrak dengan Kemenhan sama sekali," jelas Yan.
Selama ini, ditambahkannya, proses ToT dirasa belum maksimal. Karena itu, Menhan ingin ada ToT yang berbobot, dan berkualitas. Pemerintah ingin keterlibatan para ahli yang mumpuni, yang mengawal dan terlibat dalam proses ToT. Jangan hanya berbentuk hal-hal sederhana, seperti sekadar "ngecat” atau "ngelas".
Jika ToT bisa berjalan baik, maka perawatan alutsista bisa hemat biaya dan lebih maksimal karena dilakukan oleh anak bangsa, tidak perlu lagi dibawa ke negara asal pembelian. Dengan begitu, Indonesia tidak didikte lagi.
"Kita harus memastikan bahwa proses ToT itu dilakukan secara profesional dan mencakup hal-hal penting atau aspek kunci dari setiap alutsista yang dibeli," tandasnya.
