KETUA DPR Puan Maharani mendukung dan mendorong terpenuhinya kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Namun pemenuhan kebutuhan alutsista itu harus sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan nasional.
"DPR mendukung dan mendorong kebutuhan alutsista untuk Republik Indonesia harus sesuai karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang dihadapi," kata Puan, Rabu (2/6). Hal tersebut merupakan respons Puan terhadap rancangan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam). Rancangan tersebut menuai perhatian karena nilai kebutuhannya mencapai Rp1.788 triliun.
Menurut Puan, rancangan Alpalhankam tersebut akan dibicarakan DPR melalui Komisi I. Dia menilai kebutuhan alutsista TNI harus diperbarui dan dimodernisasi dengan merujuk pada rencana strategis Minimum Essential Force (MEF) yang akan berakhir pada 2024.
"Akan kami bicarakan melalui Komisi I, apa sih yang dibutuhkan oleh TNI? Tidak bisa lagi pengadaan alutsista tidak sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah negara," ujarnya.
Puan menegaskan pemenuhan kebutuhan alutsista harus disesuaikan degan kebutuhan dan karakteristik negara, potensi, ancaman, dan geopolitik. Kejadian tenggelamnya kapal selama Nanggala 402 beberapa waktu lalu menjadi pelajaran untuk tidak membeli barang bekas lagi. "Sejak peristiwa KRI Nanggala, saya minta dan usulkan agar alutsista yang akan kita beli bukan barang bekas," tegasnya.
Selain itu, membangun pertahanan negara membutuhkan cara pandang geopolitik yang menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan demikian, kebijakan strategis pertahanan negara juga diarahkan pada pembangunan pertahanan maritim Indonesia. "Maka pembangunan kekuatan TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut sekaligus sebagai salah satu komponen kekuatan maritim merupakan kebutuhan dalam pembangunan pertahanan Negara."
