Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengaku prihatin munculnya kegaduhan akibat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, pelaksanaan TWK merupakan sesuatu yang wajar dan tidak perlu diributkan. Tetapi, semestinya hasil TWK bukan menjadi satu-satunya penentu kelulusan pegawai KPK menjadi ASN.
Ia berujar selain hasil Tes Wawasan Kebangsaan, kelulusan pegawai KPK menjadi ASN seharusnya turut mempertimbangkan komponen yang lain, seperti, integritas loyalitas, prestasi serta pendidikan. Jadi bukan hanya semata-mata bergantung pada hasil TWK.
"Mestinya ada scoring yang jelas dari semua komponen, bukan hanya hasil TWK semata. Agar tidak terjadi kasus pegawai yang minim prestasi diangkat menjadi ASN. Sementara pegawai lain yang prestasinya besar, memiliki integritas dan loyalitas serta pendidikan baik, malah tidak diangkat menjadi ASN karena tidak lulus TWK," kata Syarief Hasan dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).
Pernyataan itu disampaikan Syarief Hasan saat menjadi narasumber diskusi Empat Pilar MPR RI, kerja sama Pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Biro Humas dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI. Acara tersebut berlangsung di Media Center MPR DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (7/6). Tema yang dibahas dalam diskusi tersebut adalah 'Pentingnya Wawasan Kebangsaan bagi ASN'.
Pada kesempatan itu Syarief juga mempertanyakan TWK yang dilaksanakan terhadap pegawai KPK didahului dengan sosialisasi atau tidak. Ia berujar seperti dalam sekolah formal, semestinya setelah dilakukan pendidikan, beberapa waktu kemudian dilakukan ujian. Artinya, apa yang sudah diberikan, itulah yang diujikan.
"Ada baiknya, tugas sosialisasi wawasan kebangsaan, itu diberikan kepada BPIP. Apalagi, Lembaga tersebut langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara Presiden adalah atasan bagi seluruh ASN," tambahnya.
Pernyataan serupa disampaikan oleh anggota MPR FPKB Yanuar Prihatin. Ia mengaku merasa aneh saat orang meributkan masalah wawasan kebangsaan. Sebab menurutnya wawasan kebangsaan itu adalah sesuatu yang fundamental, penting, dan hakiki bagi bangsa Indonesia. Ia juga semakin bingung karena masalah wawasan kebangsaan ini baru diributkan sekarang, yaitu ketika berkaitan dengan pegawai KPK.
"ASN beserta TNI dan Polri adalah pilar yang wajib memahami dan menghayati wawasan kebangsaan. Apa jadinya negara Indonesia bila mereka tidak menghayati wawasan kebangsaan. Demikian juga masyarakat pada umumnya," ujar Yanuar.
Sementara itu, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengatakan wawasan kebangsaan yang sedang diributkan akhir-akhir ini adalah persoalan yang sudah diselesaikan oleh para pendiri bangsa. Hanya saja, ada beberapa oknum masyarakat yang mencoba mempersoalkannya lagi, karena tidak ingin bangsa Indonesia membahas soal kemajuan.
"Inilah oknum yang tidak ingin melihat bangsa Indonesia mengalami kemajuan, sehingga mengulang-ulang persoalan yang sudah dibahas dan diselesaikan oleh para pendiri bangsa," kata Sunanto.
