Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah berharap agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera meningkatkan kualitas lingkungan hidup Indonesia. Di antaranya, dengan meningkatkan luas tutupan hutan primer di Indonesia. Berdasarkan informasi yang diterima, pada tahun 2045 nanti, hanya akan tersisa 18,4 persen tutupan hutan primer dari luas total 189,6 juta hektar.
“Beberapa kali kita (Komisi IV) sudah mengingatkan langkah-langkah apa yang bisa mencegah sebaik mungkin agar kerusakan itu tidak benar-benar terwujud sebagaimana prediksi atau sekurang-kurangnya meminalisir lah jika pun ada penurunan dari kualitas lingkungan hidup,” ucap Luluk dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I KLHK, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021).
Dalam rapat yang membahas RKA-K/L dan RKP-K/L 2022 itu, dirinya khawatir akan semakin merajalela krisis lingkungan hidup seperti kelangkaan air baku seperti di Bali dan Nusa Tenggara. Menurutnya, jika area tutupan hutan primer tidak diperhatikan dalam program berkelanjutan maka akan semakin memperparah kelangkaan tersebut.
Oleh karena itu, Politisi Fraksi PKB tersebut meminta KLHK untuk memaksimalkan skema insentif fiskal berbasis ekologi tanpa diskriminasi. Pendekatan ini dinilai memiliki dampak yang signifikan untuk meningkatkan kemampuan daerah guna memperluas tutupan hutan primer. Tidak hanya daerah yang menjadi fokus tutupan hutan primer, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua, namun juga daerah yang memiliki kemampuan tinggi menjaga hutannya.
“Mungkin harus ada pendekatan yang memang agak berbeda sekaligus tidak mendiskriminasi. Kalau misalnya di KLHK punya ada provinsi-provinsi yang memang akan dijaga sedemikian rupa karena memang di sana menjadi tutupan hutan tetapi di sisi lain tidak bisa membiarkan juga bagi daerah-daerah atau provinsi yang memang secara in nature berpotensi mampu menjaga hutannya,” ungkap Luluk.
Salah satu daerah yang memiliki kemampuan tersebut, yaitu Jawa. Sebagai daerah yang menyokong penyediaan pangan nasional, luas tutupan hutan primer menjadi agenda penting untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang nantinya mempengaruhi produksi pangan.
“Jawa ini juga menjadi tumpuan kita bersama khususnya dalam hal soal penyediaan pangan. Kalau kemudian produksi pangan itu terganggu, dengan adanya kualitas lingkungan hidup buruk yang berdampak pada kemampuan kita untuk menghasilkan sumber-sumber pangan yang berkualitas maka saya kira ini juga akan menganggu kepentingan bersama secara nasional, maka perlu dilihat juga secara integratif,” pungkasnya.
