Berita Anggota Parlemen

HNW Sarankan Pendidikan Tatap Muka (PTM) Madrasah Ditunda

Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII Hidayat Nur Wahid mendukung langkah Kementerian Agama yang mengeluarkan Surat Edaran nomor 13 tahun 2021 yang membatasi dan meniadakan untuk sementara kegiatan sosial keagamaan di zona merah dan oranye.

Karena hal yang sama Mendikbud-Ristek juga sudah menyampaikan kemungkinan Pendidikan Tatap Muka (PTM) di daerah-daerah tertentu yang semula direncanakan akan mulai dibuka pada bulan Juli, ada kemungkinan diundurkan.

Menurutnya, sangat wajar bila Kemenag, karena alasan dan tujuan yang sama, juga segera mengumumkan penundaan kegiatan Pendidikan Tatap Muka (PTM) untuk Madrasah dan sekolah keagamaan di bawah Kemenag, yang semula juga akan dibuka mulai bulan Juli.

Apalagi persiapan komprehensif untuk pelaksanaan PTM Madrasah mulai bulan Juli seperti validasi data soal vaksinasi untuk Guru dan tenaga pendidikan di Madrasah dan lain-lain, belum dilaporkan juga oleh Kemenag untuk dikaji dan diputuskan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR.

“Mempertimbangkan perkembangan covid-19 yang makin meluas dan membahayakan, sementara vaksinasi untuk guru-guru Madrasah dan pengelola Madrasah belum tersedia data yang valid, persiapan-persiapan madrasah juga belum maksimal, maka sebaiknya PTM untuk Madrasah diundur, agar disiapkan lebih baik lagi sehingga Madrasah tak menjadi klaster baru penyebaran covid-19, sampai covid-19 benar-benar sudah tidak membahayakan penyelenggara dan penyelenggaraan PTM,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Kamis (17/6).

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menjelaskan, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, kasus konfirmasi positif dalam sepekan terakhir bertambah hingga 38,3 persen dan keterisian ruang isolasi naik hingga 27.43 persen dibandingkan minggu sebelumnya.

Penambahan kasus baru pada pekan pertengahan Juni juga sudah hampir menyentuh 10.000 per hari. Apalagi di Indonesia sudah menyebar varian delta Covid-19 yang disebut epidemolog sebagai varian super karena lebih cepat menular, menimbulkan keparahan, dan bisa menyiasati antibodi yang sudah terbentuk. Dan munculnya varian baru tersebut menyebabkan lonjakan kasus di sejumlah daerah khususnya Jawa Tengah, Jawa Barat, Madura dan DKI Jakarta.

Pria yang akrab disapa HNW ini mengingatkan, selain tidak meningkatnya kasus covid-19, syarat mutlak pelaksanaan PTM adalah vaksinasi seluruh tenaga pendidik.

Tapi Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Kementerian Agama, M Ishom Yusqi (30/5/2021), menyatakan tidak mempunyai data final keseluruhan guru/tenaga pendidikan di Madrasah yang sudah divaksin covid-19.

Berbeda dengan Kemendikbud-Ristek yang pada 31 Mei 2021 nyatakan sebanyak 1,5 juta guru sudah divaksin, namun itu pun baru 28% dari target keseluruhan tenaga pendidik.

Bahkan dengan kejelasan data itu pun Kemendikbud sudah mewacanakan penundaan PTK mulai Juli 2021. Dirinya juga mengkritisi penyiapan protokol kesehatan di 60% madrasah, sebagaimana dinyatakan oleh Direktur KSKK Kemenag (30/5/2021), di mana sebagian besar hanya sebatas penyediaan alat pengukur suhu dan tempat pencuci tangan.

Faktanya, protokol kesehatan sering tidak ditegakkan secara disiplin di area parkir, warung/kafe sekitar sekolah, ruang guru, dan ruang satpam dan petugas kebersihan. Hal ini tentu berpotensi terjadinya penyebaran covid-19 di kalangan pendidik, juga peserta didik dan orang tua yang berinteraksi dengan mereka.

“Oleh karena itu lebih baik PTM ditunda dulu hingga kasus covid-19 turun, Madrasah benar-benar siap, dan Kemenag benar-benar bisa memfasilitasi terwujud dan terlaksananya protokol kesehatan di seluruh madrasah dan sekolah-sekolah keagamaan di bawah Kemenag. Selama proses itu berjalan, evaluasi dan persiapan modul pembelajaran daring juga perlu dilakukan, sekaligus inovasi kurikulum perlu diusahakan sehingga siswa tidak bosan. Kemenag juga harus mengatasi soal internet dan pulsa yang selama ini sering menyulitkan pembelajaran daring dan membebani Orang tua dan siswa, di antaranya dengan membuat terobosan bekerja sama dengan TVRI dan RRI di tingkat Nasional maupun Lokal, agar kegiatan belajar belum tatap muka/daring itu dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan maksimal bisa dijangkau secara mudah dan murah oleh seluruh peserta didik. Keseluruhan usaha maksimal dan bertanggung jawab ini penting dilakukan justru agar tak terjadi “loss generation” sebagaimana yang dikhawatirkan, dan siswa Madrasah tetap bisa belajar secara berkualitas dan aman/sehat, sekalipun covid-19 masih menyebar dan membahayakan,” pungkasnya.

Diposting 18-06-2021.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Dia dalam berita ini...

M. Hidayat Nur Wahid

Anggota DPR-RI 2019-2024
DKI Jakarta 2