Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendorong Bank Indonesia (BI) memfokuskan kebijakan moneter untuk pemulihan ekonomi nasional. BI juga diminta membangun sinergi dengan berbagai lembaga untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Wakil Ketua Komite IV DPD Casytha A Kathmandu mengatakan, BI diharapkan mendukung mobilitas, konektivitas dan produktivitas ekonomi nasional.
Pasalnya, arah kebijakan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun 2022 difokuskan pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Reformasi struktural, sambung dia, diarahkan pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan transformasi ekonomi. Sementara, transformasi ekonomi dilakukan melalui pembangunan infrastruktur untuk mendukung mobilitas, konektivitas dan produktivitas ekonomi.
“Kami berharap, BI berkomitmen mengerahkan seluruh instrumen bauran kebijakan moneter, makroprudensial untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Karenanya, BI perlu berkoordinasi dengan seluruh pemangku kebijakan, di antaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),” ujar Casytha dalam Rapat Kerja Gabungan Komite IV DPD dengan Gubernur BI dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) di Senayan, Jakarta, kemarin.
Wakil Ketua Komite IV DPD Elviana menambahkan, penguatan koordinasi fiskal dan moneter juga perlu terus ditingkatkan melalui sinergi dengan perbankan dan institusi lainnya.
Selain itu, pendalaman pasar keuangan juga harus difokuskan untuk mempercepat dan memperkuat stabilitas sistem keuangan, transmisi kebijakan di sektor keuangan dan sektor riil, serta berbagai pembiayaan pembangunan, termasuk infrastuktur.
Menurutnya, masalah KUR meningkat tajam, dana banyak di bank tapi permintaan kredit turun.
“Kebijakan moneter dari BI diperlukan dengan target dan asumsi tahun 2022. Kami mendukung ‘Satu Data oleh BPS’ terkait UMKM. Karenanya, diperlukan kerja keras dari BI dan BPS untuk mencapai target-target tersebut,” jelas Senator asal Jambi itu.
Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta mengungkapkan kondisi pertumbuhan ekonomi di daerah.
Berdasarkan data BPS, kata dia, pertumbuhan ekonomi di daerah terdampak sangat besar oleh situasi pandemi Covid-19.
“BI perlu merancang berbagai kebijakan moneter untuk menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga,” sarannya.
Menanggapi permintaan Komite IV DPD, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, seluruh instrumen kebijakan BI untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. BI juga terus berkoordinasi dengan pemerintah dan KSSK untuk merealisasikan tujuan tersebut.
“Kebijakan moneter harus melihat pengaruh peran ekonomi global dan domestik, relaksasi kebijakan makro prudensial dan digitalisasi sistem pembayaran. Selain itu, pengembangan UMKM, ekonomi dan keuangan syariah, dan pendalaman pasar keuangan,” urai Perry.
Sependapat dengan itu, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto berharap dukungan sinergi dalam penyelanggaraan Satu Data Indonesia (SDI).
Pasalnya, peran BPS sebagai Pembina Data dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Menurutnya, Perpres 39 Tahun 2019 Tentang SDI secara tegas membagi peran tentang produsen data, walidata, dewan pengarah.
“Semua aktor memiliki tugas dan peran yang sama pentingnya. Di dalamnya juga termasuk pengaturan peran bagi Diskominfo dan Bappeda Provinsi,” kata Suhariyanto.
