Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mendorong agar ada sinergi antara lembaga pemerintah dalam mengatasi persoalan beras. Jika dapat diatasi, maka kedaulatan dan ketahanan pangan nasional akan dapat terwujud. Menurut Gobel, beberapa persoalan yang acapkali terjadi mulai dari harga gabah yang anjlok saat panen, langkanya pupuk dan benih ketika memasuki musim tanam. Serta permasalahan produktivitas yang belum optimal dan wacana impor beras yang kerap menuai pro kontra.
“Untuk menyelesaikan masalah ini memang tidak bisa hanya Bulog atau Kementerian Pertanian sendiri, harus bersama-sama," ujarnya saat pembukaan Forum Group Discussion (FGD) dengan Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) di Gedung Bulog, Jakarta, Selasa (22/6/2021). FGD ini turut dihadiri Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso besert jajaran Perum Bulog.
Untuk impor beras misalnya, Gobel menuturkan sebagai negara besar dengan kapasitas yang cukup, tindakan impor tersebut memalukan. Ia mendorong agar Indonesia tidak mengemis ke negara lain terkait kebutuhan pangan tersebut. "Makanya bicara pertanian berkaitan dengan harkat dan martabat," ungkap Gobel.
Oleh karena itu, politisi fraksi Partai NasDem tersebut berpesan agar Bulog dapat menjalankan perannya dengan baik lewat ikut serta mendorong pertanian menghasilkan produk berkualitas. Ia tak menutup mata bahwa untuk mencapai hal tersebut perlu integrasi kebijakan di berbagai sektor.
Maka dari itu, pemerintah tidak boleh mementingkan ego sektoral karena ketahanan pangan menyangkut kepentingan rakyat. Gobel mengimbau agar Bulog bersama pemerintah mencari terobosan-terobosan baru. Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu pun mengapresiasi Bulog yang sudah mulai melakukan pendekatan hilirisasi dalam perencanaannya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan acara FGD ini ialah upaya lembaga tersebut untuk memperoleh masukan dan pandangan dari regulator. "Kami harapkan pertemuan ini ada rekomendasi terhadap kebijakan beras yang mendukung stabilisasi secara berkesinambungan," sebutnya.
