Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin Ak menyayangkan hadirnya Presiden Joko Widodo dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021).
Menurut dia, seharusnya Jokowi memilih hal yang lebih prioritas untuk didatangi, seperti mengunjungi tenaga kesehatan.
"Saya baca di media, Presiden menghadiri Munas Kadin tersebut. Dibanding menghadiri Munas tersebut, seharusnya Presiden lebih prioritaskan mengunjungi nakes, dokter yang sedang berjuang atau masyarakat yang terpapar.
Ini bisa hadir secara online," kata Amin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/6/2021).
Ia mengingatkan Jokowi akan situasi bangsa yang saat ini tengah menghadapi masa sulit akibat terus melonjaknya kasus Covid-19.
Amin mengungkapkan hal-hal mengkhawatirkan seperti banyaknya kejadian masyarakat meninggal di rumah, rumah sakit yang over kapasitas, hingga masyarakat yang sakit tidak mendapatkan pelayanan.
"Negara harusnya hadir di sini. Di saat darurat kesehatan yang sudah menimbulkan korban meninggal dunia sudah lebih dari 50.000 orang Indonesia meninggal karena Covid-19," ucapnya.
Politisi PKS tersebut mengaku heran dengan langkah yang dipilih Jokowi sebagai presiden justru menghadiri Munas Kadin di Kendari yang tengah mengalami lonjakan kasus sangat drastis.
Padahal, seingat Amin, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan masyarakat agar tinggal di rumah.
Atas hal tersebut, Amin menilai Jokowi tidak menjadi contoh yang baik bagi masyarakat untuk menghadapi pandemi.
"Presiden sudah menginstruksikan masyarakat tinggal di rumah, tapi tidak menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, yang konon dulu katanya 'presiden yang merakyat'," kata Amin.
Kehadiran Jokowi di Munas Kendari pun dinilainya juga akan berimbas ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan. Sebelumnya, Presiden Jokowi dikabarkan menghadiri Munas Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu (30/6/2021).
Pada kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan keterangan tentang rencana pembarlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 saat ini.
Presiden menyinggung Pulau Jawa dan Bali telah dikaji untuk rencana penerapan kebijakan terbaru itu.
Jokowi menjelaskan, saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap finalisasi pengkajian. "Karena petanya sudah kita ketahui semuanya khusus di Pulau jawa dan Pulau Bali.
Karena di sini ada 44 kabupaten/kota serta 6 provinsi yang nilai asesmennya 4," ujar Jokowi saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Munas Kadin ke-VIII di Kendari, yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (30/6/2021).
Perlu diketahui, kasus Covid-19 di Kendari mengalami lonjakan yang sangat drastis.
Bahkan berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Indonesia, ibu kota Sulawesi Tenggara itu masuk dalam zona oranye atau berisiko sedang.
