Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan dosen dan mahasiswa dilibatkan sebagai tenaga kesehatan (nakes) di sejumlah rumah sakit untuk menangani lonjakan pasien Corona. PAN mendukung usulan itu.
"Melihat kondisi pasien di RS di Jakarta yang penuh beban nakes sangat berat. Permintaan Gubernur untuk mahasiswa dan dosen jadi tenaga nakes memang alternatif yang harus dipertimbangkan segera," kata Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Oman Rahman Rakinda, kepada detikcom, Rabu (30/6/2021) malam.
Menurutnya, usulan ini dapat menyelamatkan Jakarta yang sedang krisis penanganan COVID-19 di rumah sakit. Semua potensi, kata Oman, harus dikerahkan sebaik-baiknya.
"Yang penting pasien bisa terlayani. Perlu persiapan dan pelatihan intensif. bisa jadi langkah cepat nambah nakes," jelas Oman.
Dia menilai para dosen dan mahasiswa ini bisa menjadi semacam tenaga cadangan yang sidang dikerahkan. PAN, katanya, mendukung penuh langkah Anies untuk mengatasi Corona. "Semacam tenaga cadangan yang siap pakai. Kita dukung penuh langkah Pak Anies," tutur Oman.
Anies Usul Libatkan Dosen-Mahasiswa Tangani Corona
Anies sebelumnya meminta tambahan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung. Permintaan Anies kepada pemerintah pusat dalam rakor PPKM darurat itu tercantum dalam slide resmi Pemprov DKI Jakarta yang berjudul 'Situasi Penanganan Pandemi COVID-19 DKI Jakarta' seperti dikutip Rabu (30/6).
"Tambahan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung; tenaga kesehatan di RS untuk dapat dipenuhi dari mahasiswa dan dosen; tracer profesional lapangan butuh tambahan 2.156 (untuk mencapai 15-30 per 100 ribu penduduk); tenaga vaksinator tambahan sejumlah 5.139 orang. (Nakes: 2.050 orang dan nonnakes: 3.089 orang)," bunyi dokumen itu.
Anies juga mengaku membutuhkan regulasi terkait rapid antigen positif dan bergejala sedang hingga kritis untuk ditangani rumah sakit serta bisa diklaim biayanya. Selain itu, Anies meminta dukungan komunikasi intensif dan baik terkait kehalalan vaksin dalam rakor PPKM darurat tersebut.
"Kebutuhan regulasi untuk mendukung rapid antigen positif bergejala sedang dan kritis dapat ditangani di RS dan diklaim pembiayaannya. Komunikasi publik secara lebih intensif terkait keamanan, efektivitas, dan kehalalan vaksin," demikian isi dokumen tersebut.
