Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjadi koordinator PPKM Darurat di Jawa-Bali pada 3-20 Juli mendatang.
Kabar penunjukan Luhut memimpin PPKM Darurat di Jawa-Bali pun telah dibenarkan oleh Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi. Berkaca dari pengalaman, sebagian masyarakat telah menduga sosok Luhut Binsar Pandjaitan akan kembali dipercaya oleh Presiden untuk memimpin PPKM Darurat.
Namun, tak sedikit pula yang turut mengkritik penunjukkan tersebut. Pasalnya, Luhut dinilai sudah terlampau sering memimpin dalam kondisi darurat hingga sempat dijuluki 'Menteri Segala Urusan'. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengaku heran dengan pihak yang mengkritisi penunjukkan Luhut.
Sebab menurutnya, Luhut sudah teruji dalam hal kepemimpinan. "Jadi saya kira Pak Luhut sudah teruji soal kepemimpinan, baik soal pemerintahan, baik dari militer, baik koordinasi dengan para pangdam, koordinasi dengan kepolisian."
"Itu kan yang dibutuhkan, dan itu ada di diri Pak Luhut," ujar Rahmad kepada wartawan, Kamis (1/7/2021), dilansir Tribunnews.
"Kita ingat bersama waktu itu Pak Presiden juga memberikan penugasan untuk Pak Luhut berkoordinasi dengan para pangdam dan juga dengan kapolda." "Ternyata juga cukup bagus, cukup berhasil. Artinya waktu itu bisa dikendalikan untuk paparan yang dari naik bisa diturunkan," tambahnya.
Rahmad menilai, kritik yang muncul terkait penunjukan Luhut adalah kritik yang kontra produktif. Menurutnya, saat ini semua pihak harus saling bersatu untuk menciptakan energi positif dalam menghadapi pandemi Covid-19. "Jadi ini bukan soal kepemimpinan, soal siapa yang memimpin, kan jadi lucu mengkritik soal pemimpin yang akan menahkodai."
"Jadi seperti anak-anak, menjadi kontra produktif, menjadi pembicaraan banyak orang sehingga rakyat berkomentar hal-hal yang kontra produktif, sehingga jelek." "Ayolah kita bersatu. Ingat, para politisi untuk berhati-hati komentar. Ciptakan energi positif. Kasihan rakyat bila asal bicara," kata Rahmad.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, tidak perlu semua pihak mempersoalkan siapa yang memegang tampuk kepemimpinan untuk kebijakan PPKM Darurat. Yang terpenting, kata dia, bagaimana aturan dari PPKM Darurat itu mampu diterjemahkan dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat. "Kepemimpinan tidak perlu lah kita persoalkan. Ini adalah satu aturan kebijakan, yang harus diperhatikan adalah bagaimana pelaksanaannya di lapangan."
"Bagaimana agar seluruh pihak, semua bergotong royong dengan seluruh masyarakat, pemerintah daerah, TNI, Polri untuk bersatu padu mengendalikan COVID-19," jelas Rahmad. "Aturan ada, kalau tidak diterjemahkan, kalau tidak dijalankan dengan baik, terjadi bolong-bolong, terjadi pembiaran, kan sama saja," ungkapnya.
Demokrat Sebut Penunjukkan Luhut Tak Ada Spesialnya Di sisi lain, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan menilai tidak ada yang spesial dari penunjukan Luhut sebagai pemegang komando.
Karena faktanya, penanganan pandemi di Indonesia tidak menunjukkan hasil yang signifikan. "Penunjukan Pak Luhut untuk pimpin PPKM Darurat itu Nothing Special. Pak Joko Widodo (Jokowi) pimpin langsung pun segitu-gitu aja.
"Faktanya pemerintah sejak awal pandemi sudah menunjukkan kebijakan yang inkonsisten dan seringkali blunder," kata pria yang akrab disapa Irwan Fecho kepada wartawan, Kamis (1/7/2021), dikutip dari Tribunnews.
Menurut Irwan, kebijakan pemerintah untuk melanjutkan PPKM dalam mengendalikan laju pandemi itu nomatif saja. Sebab pada akhirnya, kebijakan itu diserahkan kepada pemerintah daerah, karena implementasinya menggunakan APBD. "Ujung-ujungnya juga kuncinya di pemerintah daerah, pertanyaannya pemerintah daerah apa memang masih ada uang?" ucap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.
Selain itu, anggota Komisi V DPR RI ini melihat pemerintah tidak fokus dan konsisten dalam menangani pandemi Covid-19. Terbukti presentase distribusi vaksin masih sangat rendah, juga terkait tracing dan testing yang dilakukan. "PPKM tanpa disertai upaya tracing dan testing yang masif itu kesah maha, ngabisi baterai aja. Lebih baik lockdown sekalian. Nggak boleh ragu-ragu," ujarnya.
"Dengan situasi seperti ini lebih baik tegas lockdown kemudian intensifkan realisasi pemberian vaksin dan juga massifkan tracing dan testing." "Itu baru konkret turunkan tren Covid yang terus naik," pungkasnya.
