Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali pada 3–20 Juli harus benar-benar dipahami masyarakat. Sehingga, kebijakan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 itu bisa berjalan sesuai rencana.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan, istilah yang berganti-ganti dalam kebijakan pengendalian Covid-19 berpotensi membingungkan masyarakat. Dia berharap para pemangku kepentingan bisa menunjukkan perbedaan kebijakan PPKM darurat dengan kebijakan-kebijakan PPKM sebelumnya.
”Sehingga masyarakat memahami kebijakan itu,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/7).
Menurut Lestari, kebijakan PPKM darurat diterapkan pada fase krusial dalam pengendalian Covid-19. Yakni saat sejumlah fasilitas kesehatan di sejumlah daerah sudah kewalahan menghadapi ledakan kasus positif Covid-19.
Keberhasilan kebijakan PPKM darurat menekan jumlah kasus positif Covid-19 secara signifikan, menurut Lestari, sangat diharapkan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian Covid-19.
Namun, Lestari Moerdijat menegaskan, kelancaran pelaksanaan PPKM darurat sangat tergantung dari peran aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan di setiap daerah. Ketegasan dalam pelaksanaan PPKM darurat di lapangan, diharapkan dapat membantu pemahaman masyarakat dalam berperan aktif menjalankan kebijakan tersebut.
”Selain itu transparansi dalam melakukan evaluasi terhadap setiap target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan kebijakan PPKM darurat itu, harus secara konsisten dilakukan,” ujar Lestari yang juga anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu.
Menurut dia, dengan transparansi dari setiap pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan PPKM darurat, diharapkan mampu menekan sebaran Covid-19.
”Tiga pekan mendatang adalah fase yang sangat menentukan dalam pengendalian Covid-19 di tanah air. Apakah kita sebagai satu bangsa mampu bersama menghadapi ancaman serius pandemi Covid-19 dan keluar sebagai pemenang? Atau kita asyik mengedepankan kepentingan pribadi dan terus menghadapi ancaman Covid-19 yang mengganas?” ucap Lestari.
Lesatari menyatakan, pandemi Covid-19 hanya bisa dihadapi dengan kombinasi kebijakan dan pelaksanaan di lapangan yang konsisten. Selain itu, kolaborasi yang harmoni antara para pemangku kepentingan dan masyarakat saat melaksanakan kebijakan pengendalian tersebut.
”Berbagai upaya untuk menciptakan kolaborasi yang baik antara pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pelaksanaan PPKM darurat harus segera diwujudkan,” ucap Lestari.
