Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi dalam menangani Pandemi Covid-19. Pasalnya, jumlah kasus positif maupun meninggal dunia terus meningkat dari hari ke hari, hingga terdeteksinya varian baru Deltha Covid-19 yang menyebar dengan sangat cepat.
Syarief Hasan menilai, pernyataan Presiden Jokowi hari ini bahwa akan mengutamakan penyelesaian Covid 19 dulu baru masaalah ekonomi adalah sudah benar dan sesuai yang kami dan Rakyat harapkan.
“Kami Partai Demokrat tentu sangat mendukung statement Presiden tersebut. kini para Menterinya harus menjalankan kebijakan tersebut, bukan sebaliknya selama ini lebih mengutamakan ekonomi dulu," ungkap Syarief Hasan.
Menurut Syarief Hasan, lonjakan kasus menkonfirmasi ketidakmampuan Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Pandemi Covid-19. “Belum adanya potensi pelandaian kasus positif Covid-19, disertai munculnya varian baru Covid-19 menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah dalam menekan laju Pandemi Covid-19," ungkap Syarief Hasan.
Berdasarkan data dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan kenaikan kasus positif harian sudah mendekati 50.0000 kasus beberapa hari terakhir, menjadi record tertinggi didunia melampaui India.Total kasus positif Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak diumumkan pertama kali di awal Maret 2020 sebesar 2,62 juta kasus dan 68.219 diantaranya meninggal dunia.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengungkapkan, penambahan kasus dan munculnya varian baru disebabkan karena tidak tegasnya Pemerintah dalam melakukan pembatasan. “Dari berbagai kajian menunjukkan bahwa varian baru Covid-19 berasal dari luar negeri yang menyebar di Indonesia karena kurang ketatnya pembatasan masuknya WNA ke Indonesia," ungkap Syarief Hasan.
Ia pun mengingatkan Pemerintah untuk fokus terus meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19. “Kasus positif Covid-19 masih terus bertambah dari hari ke hari. Pemerintah harus mengambil pengendalian dan langkah-langkah taktis untuk mengupayakan pencegahan hingga pembatasan dan antisipasi, persiapan perlengkapan obat-obatan dan antisipasi semua kebutuhan khususnya rumah sakit dan nakes untuk mencegah penyebaran dan penanganan Covid-19," ungkapnya.
Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih tegas. "Pemerintah sudah melakukan pengetatan dan pelarangan mudik, namun belum menunjukkan ketegasan terkait masuknya WNA di Indonesia. Pemerintah harusnya membuat kebijakan secara komprehensif dengan pengetatan dalam negeri dan pembatasan WNA masuk ke Indonesia," tandasnya.
