Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021 dan akan melakukan pelonggaran secara bertahap pada 26 Juli jika kasus menurun. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati memberikan evaluasi PPKM Darurat tahap I.
Dalam pernyataannya, Presiden bersyukur PPKM Darurat menurunkan angka kasus harian dan tingkat keterisian bed RS. Menanggapi hal ini, Mufida menyebut sebaiknya pemerintah menerapkan standar positive rate sebagai acuan evaluasi PPKM. Per 19 Juli, positive rate masih sangat tinggi yakni 26,88 persen. Jauh di atas ambang nilai WHO sebesar 5 persen.
Mufida menyebut kasus harian tiga hari terakhir bisa menurun karena jumlah tes yang dilakukan juga menurun. "Jadi untuk evaluasi PPKM Darurat jilid II nanti gunakan angka positive rate sebagai acuan. Untuk BOR yang disebut menurun data Kemenkes per 19 Juli, 26 kab/kota masih di atas 91 persen. Bahkan dua kabupaten angka BORnya mencapai 100 persen. Hanya dua kabupaten/kota yang angka BOR di bawah standar WHO 60 persen. Artinya angka BOR kita masih cukup tinggi," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/7/2021).
Mufida menghargai perpanjangan PPKM Darurat hingga 25 Juli dan akan dievaluasi secara bertahap. Dia menyebut pembatasan sosial bagi warga harus segera dibarengi dengan cepat turunnya bantuan sosial bagi warga terdampak. "Ingat masyarakat sudah menahan diri sejak 3 Juli. Baru ada bantuan sosial turun pekan terakhir PPKM Darurat jilid I. Jadi kalau Presiden menyebut ada Rp 55,21 Triliun untuk bantuan sosial dengan berbagai bentuk, catatan saya hanya satu: segera cairkan untuk rakyat. Jangan berlarut-larut lagi di tataran teknis. Rakyat sudah bersabar," kata Mufida.
Ia juga meminta selama perpanjangan, perbaikan indikator sistem kesehatan juga dilakukan. Turunkan positive rate, turunkan BOR, realisasi cepat penyediaan 2 juta obat untuk pasien Isoman, kepastian persediaan oksigen bagi pasien Isoman maupun yang dirawat di RS. Selain itu, Mufida meminta selama perpanjangan PPKM Darurat target 1-2 juta vaksinasi per hari harus direalisasikan.
Selain 3T dan pemberian bansos, PR besar pemerintah saat ini adalah mencapai target vaksinasi nasional. "Kita ingin tahun 2021 ini selesai terbentuk kekebalan kelompok, caranya hanya satu agresivitas vaksinasi. Kalau kemarin tercapai 1 juta vaksinasi per hari dalam satu hari, kenapa hari-hari setelahnya tidak tercapai lagi? Kami sebagai anggota Komisi IX dari PKS mendukung penuh proses vaksinasi ini," ujarnya.
"Jadi siapkan strategi dengan pelibatan semua unsur masyarakat. Kantor PKS di beberapa daerah juga menjadi tempat vaksinasi bagi masyarakat. Jadi pemerintah harus lebih agresif lagi," pungkasnya.
