Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD memutuskan, pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 tetap digelar pada hari Senin, 16 Agustus 2021. Namun, jumlah peserta yang hadir secara fisik dalam Sidang Tahunan kali ini dibatasi sebanyak 60 orang.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo menyatakan, Sidang Tahunan MPR, tanggal 16 Agustus 2021, akan menjadi momentum untuk menyampaikan berbagai pesan kebangsaan. Khususnya, ungkap dia, penanggulangan pandemi Covid-19 yang tak boleh sekadar berfokus pada aspek kesehatan dan perekonomian, tapi turut menyertakan penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo mengatakan, di tengah kondisi keprihatinan akibat pandemi Covid-19, kohesi sosial dan soliditas kebangsaan menjadi titik rawan dan krusial. Karenanya, harap dia, penguatan dan pembangunan karakter bangsa harus terus diperjuangkan, agar menjadi semangat kolektif di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Salah satunya, melalui vaksinasi ideologi dengan menggencarkan Sosialisasi Empat Pilar MPR. Sangat tepat, jika dalam pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR, juga dilakukan vaksinasi Covid-19. Selain lebih efektif dan efisien, pengorganisiran warga akan lebih mudah karena setiap anggota MPR memiliki basis massa di daerah pemilihan masing-masing,” ujar Bamsoet usai Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Fraksi MPR dan Kelompok DPD, di Komplek Majelis, Senayan, Jakarta, kemarin.
Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Fraksi MPR dan Kelompok DPD, dihadiri para Wakil Ketua MPR secara luring dan daring, yakni Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Hadir pula Ketua Fraksi Golkar Idris Laena, Sekretaris Fraksi Gerindra Elnino Mohi, Sekretaris Fraksi Nasdem Syarief Abdullah Alkadrie, Sekretaris Fraksi PKB Neng Eem Marhamah, Ketua Fraksi Demokrat Benny K Harman, Ketua Fraksi PKS Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PAN Jon Erizal, Bendahara Fraksi PPP Syamsurizal, dan Ketua Kelompok DPD Intsiawati Ayus.
Melanjutkan keterangannya, Bamsoet mengatakan, dalam Sidang Tahunan MPR, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pidato laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selama setahun terakhir. Dengan begitu, rakyat bisa mendengarkan sekaligus mengevaluasi kinerja kelembagaan pemerintahan atau lembaga negara.
“Jumlah undangan Sidang Tahunan MPR mencapai 1.125 undangan. Terdiri dari 60 undangan hadir secara fisik, 975 undangan hadir secara virtual, dan 90 undangan streaming. Undangan hadir fisik, antara lain Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Koordinator, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Panglima TNI, dan Kapolri. Selain itu, Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, dan Ketua KY,” jelas Bamsoet.
Undangan yang mengikuti secara virtual, tambah dia, antara lain tiga mantan presiden, empat mantan wakil presiden, dua mantan ketua MPR, dan empat mantan ketua DPD. Hadir juga secara virtual sebanyak 540 anggota DPR dan 124 anggota DPD, 103 duta besar/perwakilan negara sahabat, 8 pimpinan BPK, 9 jajaran MA, 7 jajaran MK, 6 jajaran KY, dan 34 gubernur se-Indonesia.
Ketua DPR ke-20 ini menambahkan, selain Sidang Tahunan MPR, pada bulan Agustus 2021, MPR juga memiliki dua agenda penting lain, yakni Peringatan Hari Konstitusi dan Peringatan Hari Lahir MPR. Pada Rapat Pimpinan MPR tanggal 27 Juli telah disepakati, ungkap dia, Peringatan Hari Konstitusi yang biasa diperingati setiap 18 Agustus dan Hari Lahir MPR yang biasa diperingati setiap 29 Agustus, kedua momen peringatan tersebut diselenggarakan secara bersamaan pada Rabu (18/8), pukul 10.00 WIB, karena pandemi Covid-19.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menguraikan, peringatan Hari Konstitusi harus menjadi momentum kebangsaan untuk melakukan evaluasi sistem ketatanegaraan. Khususnya, ketiadaan Haluan Negara sebagai bintang penunjuk arah pembangunan nasional. Atas dasar evaluasi itu, sambung dia, MPR melakukan kajian untuk menghidupkan kembali haluan negara dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
“Kehadiran Presiden dalam peringatan Hari Konstitusi sangat penting. Di forum itu, presiden bisa menyampaikan pandangan pemerintah terhadap rencana MPR menghadirkan PPHN, sehingga bisa terjadi kesepahaman antara MPR dengan pemerintah terkait PPHN. Kesepahaman tersebut sangat penting, agar Indonesia tak lagi terombang-ambing dalam melakukan pembangunan nasional,” tandasnya.
