Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan berpendapat sistem penganggaran yang dibuat pemerintah belum proporsional untuk menunjang pengembangan integrated sistem dari hulu sampai ke hilir. Untuk itu, menurutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus segera membuat sistem anggaran proporsional yang mendukung sektor kelautan perikanan dari hulu sampai hilir.
“Saya melihat saat ini ada paradoks atau ketidaksinkronan jumlah anggaran sektor hulu yang meliputi perikanan tangkap dan budi daya yang mencapai Rp1,9 triliun, namun dari sektor hilir yakni daya saing perikanan hanya dianggarkan sekitar Rp384 miliar," ujar Johan pada saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (23/8/2021).
Dikatakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, dengan sistem anggaran saat ini, dampaknya adalah daya saing komoditas ekspor akan lemah, meskipun volume ekspornya tinggi. “Sehingga mempengaruhi nilai ekspor produk perikanan kita lebih rendah dibanding negara lain yang volumenya lebih sedikit,” pungkas Johan.
Ia pun menyesalkan dukungan anggaran yang diberikan pemerintah kepada KKP sangat kecil dibandingkan potensi kelautan dan perikanan nasional yang begitu besar. "Porsi anggaran KKP tidak lebih dari 1 persen dari APBN. Maka dukungan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana kepada nelayan menjadi tidak optimal dan negara kita termasuk paling lemah dalam pemberian bantuan sarpras (sarana prasarana) kepada nelayan dibanding negara ASEAN lainnya,” paparnya.
Johan secara tegas meminta Menteri KP agar memberikan skala prioritas dalam membangun sentra produksi ikan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional serta perbaikan kesejahteraan masyarakat kelautan perikanan. Ia sempat mempertanyakan seberapa besar porsi anggaran KKP 2022 yang digunakan untuk program dan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat, serta dirinya minta agar KKP melakukan efisiensi pada anggaran yang bersifat dukungan manajemen dan infrastruktur kantor.
Anggota Legislatif dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini juga meminta penjelasan KKP tentang progres dari serapan peruntukan anggaran kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan/alat bantu tangkap ikan, bantuan premi asuransi nelayan dan asuransi untuk pembudidaya ikan skala kecil, serta revitalisasi garam rakyat. "Hal ini penting untuk melihat sejauh mana keberhasilan kinerja KKP dalam pelaksanaan program padat karya dan bantuan sarana prasarana (sarpras) kepada masyarakat nelayan," ucap Johan.
Johan juga mendesak pemerintah untuk memiliki keberpihakan pada petani garam nasional, dengan cara memasukkan komoditas garam sebagai bahan pokok penting yang harganya harus dikendalikan oleh pemerintah. "Saya mengusulkan anggaran 2022 difokuskan untuk perbaikan industri pergaraman nasional dengan cara meningkatkan kualitas garam rakyat dan konsisten menekan impor garam industri," imbuhnya.
Untuk implementasi program, Ketua DPP PKS ini berharap KKP memprioritaskan pengadaan kapal tangkap ≥ 10GT untuk seluruh kelompok nelayan di Indonesia karena Johan berpandangan bahwa luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta KM2 dengan 2,7 KM2 merupakan zona ekonomi eksklusif. "Kita mesti memperkuat fishing ground agar wilayah laut kita jangan diisi oleh kapal-kapal asing dengan membantu dan memberdayakan secara optimal keberadaan seluruh kelompok nelayan di Indonesia," pungkasnya.
