Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai yang merupakan program prioritas nasional melalui Kementerian Sosial tahun 2021. Ace mengungkapkan, Komisi VIII dalam penyerahan bantuan itu sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Batang.
Demikian disampaikan Ace usai penyerahan PKH kepada perwakilan masyarakat Batang yang disaksikan Bupati Batang Wihaji, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa, Kemenag, Bank Himbara, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Kantor Bupati Batang, Jateng, Kamis (9/9/2021).
"Agenda meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat terus menjadi program prioritas Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial serta Pemerintah Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peran strategis dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial. Salah satunya, melalui program pengentasan kemiskinan yang menjadi program prioritas seperti Program Keluarga Harapan atau yang sering dikenal dengan PKH," jelas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Ace mengharapkan manfaat PKH mampu mencapai tujuan PKH itu sendiri. Di antaranya meningkatkan kemampuan rumah tangga untuk mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Serta, meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak-anak usia wajib belajar SD-SMP dari RTSM dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi bagi rumah tangga.
Ace menyampaikan, PKH bermanfaat merubah perilaku keluarga dalam memberikan perhatian besar kepada pendidikan dan kesehatan anak. Kedua, memberikan income effect kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Ketiga, memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas hidup dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan (price effect dan insurance effect).
Selain itu, Ace mengingatkan pemerintah segera menyelesaikan tiga hal penting demi percepatan penyaluran program kesejahteraan sosial. Pertama verifikasi dan validasi data penerima bansos, kedua sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketiga, peran Bank Himbara dalam memperlancar pencairan bansos. "DPR berharap dalam penyaluran bansos di Batang, semua warga yang berhak menerima tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran," pungkas legislator dapil Jawa Barat II tersebut.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Anggota Komisi VIII DPR RI Paryono, Umar Bashor, Ina Ammania, dan Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya dari Fraksi PDI-Perjuangan, Itje Siti Dewi Kuraesin, Endang Maria Astuti, dan Muhammad Ali Ridha dari Fraksi Partai Golkar, M. Husni dan Abdul Wachid dari Fraksi Partai Gerindra, Sri Wulan dan Ach Fadil Muzakki Syah dari Fraksi Partai NasDem, Maman Imanul Haq dan MF. Nurhuda dari Fraksi PKB, serta Wastam dan Hasani Bin Zuber dari Fraksi Partai Demokrat.
