Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, pemerintah tidak boleh menghilangkan hak rakyat untuk mengakses fasilitas publik, saat mereka tak punya ponsel pintar atau smartphone.
Hal ini mengingat ponsel pintar menjadi alat utama untuk mengunduh aplikasi digital PeduliLindungi, yang kini menjadi persyaratan banyak hal bagi masyarakat di masa pandemi Covid-19, termasuk mengakses ruang publik.
“Kita tahu tidak semua masyarakat Indonesia memiliki smartphone sehingga bisa mengunduh aplikasi PeduliLindungi. Karenanya, pemerintah harus memikirkan mekanisme lain bagi masyarakat yang tidak memiliki,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Senin (13/9/2021).
Ia mengutip data dari Newzoo, yang mana pengguna ponsel pintar di Indonesia pada 2020 baru mencapai 160,23 juta orang.
Kemudian, bila mengacu pada data BPS jumlah penduduk Indonesia pada 2020 berjumlah 270,20 juta jiwa, sehingga masih ada 109,97 juta jiwa penduduk yang tidak memiliki ponsel pintar.
“Seratus juta lebih penduduk Indonesia yang tidak memiliki smartphone ini tidak boleh berkurang atau hilang haknya di saat pandemi, hanya karena belum memiliki alat pengunduh aplikasi digital tersebut,” ujarnya.
Menurut dia, masyarakat yang sudah taat divaksin namun tidak memiliki ponsel pintar untuk mengunduh PeduliLindungi, harus mendapat apresiasi yang sama dengan yang memiliki ponsel dan sudah mengunduh aplikasi tersebut.
“Jangan hanya karena mereka tidak punya smartphone dan tidak bisa mengunduh PeduliLindungi, jadi tidak bisa masuk mal, tidak boleh melakukan perjalanan, dan sebagainya,” katanya.
Politikus PDIP itu menilai kebijakan seperti itu akan menciptakan diskriminasi antar masyarakat, karena keadaannya masih ada ratusan juta orang Indonesia yang belum memiliki smartphone.
“Diskriminasi masyarakat karena kepemilikan smartphone dan pengunduhan aplikasi ini tidak boleh terjadi,” kata Puan.
Mantan Menko PMK ini menyebut, masih banyak sejumlah orang yang masih enggan mengunduh aplikasi PeduliLindungi karena takut data pribadinya bocor ke publik.
Oleh sebab itu, dirinya meminta untuk segera melakukan perbaikan agar keamanan digital Indonesia tak mudah diretas.
“Meskipun pemerintah sudah menjamin keamanan data pribadi, namun pemerintah harus tetap menghargai mereka yang bersikap seperti itu karena memang regulasi perlindungan data pribadi yang mengikat masih disusun. Jadi harus dicari juga mekanisme lainnya untuk ini,” katanya.
