Jangan Sampai Siswa Kehilangan Pengalaman Belajar, Putra Nababan Dukung Nadiem Ngegas PTM

sumber berita , 29-09-2021

Anggota Komisi X DPR, Putra Nababan mendukung upaya Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim yang bersikeras melanjutkan pembelajaran tatap muka (PTM).

Apalagi, kegiatan tersebut juga tak terbukti memicu banyak klaster alias hanya 2 persen. Pemberitaan terkait maraknya klaster Covid dalam kegiatan PTM, ternyata juga hanya miskonsepsi, dan telah diluruskan Kemendikbud Ristek.

"Yang disayangkan, banyak daerah hijau, tidak banyak kasus Covid, atau bukan daerah kuning atau merah, ikut tutup sekolah," kata Putra Nababan saat dihubungi RM.id, Rabu (29/9).

Putra menilai, vaksinasi anak usia 12 tahun ke atas menjadi salah satu indikator keharusan PTM. Bahkan, PTM-nya harus dipercepat.

"Ramadhan lalu kan ada uji coba tatap muka. Kemudian, setelah Lebaran Idul Fitri terpaksa dibatalkan karena ada varian Delta. Sekarang, kita mengizinkan anak-anak di atas 12 tahun untuk divaksin. Artinya, sekolah udah bisa dibuka lagi dong," papar politisi PDIP itu.

Dia berpendapat, sekolah siap melaksanakan PTM. Terlebih, sekolah juga telah membuat pedoman protokol kesehatan dan mekanisme PTM.

"Pas pembukaan pertama kali di DKI Jakarta, saya dan Mas Menteri Nadiem turun, lihat langsung. PTM Terbatas dan prokes ketat, siap semuanya. Selain warga sekolah sudah divaksin, orangtua mereka juga sudah divaksin," kata Putra

Tanpa PTM, Putra meyakini, siswa bakal kehilangan pengalaman belajar. Sebab, saat ini mereka menjalankan kurikulum darurat. Kurikulum tatap muka yang disederhanakan. Atau dengan kata lain, tidak menjalankan kurikulum secara utuh.

"Pertanyaan saya, kalau kurikulum belum dilakukan secara utuh, lantas kemampuan pendidikannya seperti apa? Pengalaman belajarnya bagaimana? Apakah kemampuannya bakal sempurna, seperti kakak-kakak kelasnya yang tidak mengalami pandemi?" beber mantan jurnalis itu.

Diposting 29-09-2021.

Dia dalam berita ini...

JP Putra Nababan

Anggota DPR-RI 2019-2024
DKI Jakarta 1