Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mempertanyakan proyek kereta cepat yang menggunakan APBN. Wakil Ketua Komisi VI Lasarus menegaskan proyek kereta cepat tidak menggunakan APBN.
"Kereta cepat itu nggak pakai APBN. Kalau pakai APBN, kan mestinya di Kemenhub, nggak ada anggarannya di Kemenhub," kata Lasarus kepada wartawan, Selasa (12/10/2021).
Lasarus mengatakan proyek kereta cepat murni investasi, yang dilakukan melalui penanaman modal.
"Dia polanya investasi, dia penyertaan modal pemerintah, dia bukan APBN. Itu sama dengan penanaman modal dalam negeri, jadi tidak ada anggarannya di Komisi V," katanya.
"Itu murni investasi, dia penyelesaian modal seperti misalnya kayak penyuntikan modal kepada Garuda, kepada Waskita, sama itu penyelesaian modal pemerintah," lanjut Lasarus.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mempertanyakan keputusan tersebut.
Ibas menyarankan agar pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebaiknya dilakukan audit terlebih dahulu. Hal ini, menurutnya, penting agar tidak ada penyalahgunaan investasi hingga mengakibatkan pembengkakan dan memberatkan APBN.
"Fiskal negara tidak bisa terus-menerus terlalu banyak hanya untuk PMN. Harus juga dihitung cost dan benefit-nya bagi BUMN. Semoga tidak semakin dalam. Jangan sampai besar pasak daripada tiang agar dapat dicapai keimbangan fiskal antar-generasi," kata Ibas dalam keterangannya, Senin (11/10/2021).
Ibas mengatakan pihaknya berharap Presiden Jokowi bisa meresmikan program prioritas pemerintah. Namun impian Indonesia menjadi negara maju, katanya, juga harus tetap disertai sikap mawas diri dan penuh perhitungan.
"Kita juga ingin Presiden banyak gunting pita untuk meresmikan program, khususnya program-program prioritas. Untuk kereta cepat, juga harapannya akan cepat selesai. Walau terdapat banyak pro-kontra terkait proyek ini. Namun, jika bisa cepat selesai, saya yakin masyarakat akan senang. Hanya, dalam pelaksanaannya, tetap perhatikan rencana jangka panjang, dan jangan sampai muncul preseden-preseden 'pokoknya harus jadi'. Pikirkan agar tidak ada yang dilanggar hanya karena kurang perhitungan," imbuhnya.
