Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade memberikan jawaban menohok kepada Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang mempertanyakan penggunaan APBN terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Andre menegaskan apa yang dipertanyakan Ibas itu sudah terjawab di rapat-rapat DPR.
"Mohon maaf, mungkin Mas Ibas kurang mengikuti perkembangan rapat di Komisi VI DPR, tapi soal audit proyek kereta cepat ini sudah saya suarakan berbulan-bulan lalu, terakhir pada rapat Komisi VI DPR dengan PT KAI pada 2 September 2021," kata Andre kepada wartawan, Selasa (12/10/2021).
Andre menegaskan pemerintah sudah menjawab soal permintaan audit proyek kereta cepat itu. Menurutnya, pemerintah bahkan sudah menjabarkan rencana audit di forum group discussion (FGD) antara Komisi VI DPR dan Kementerian BUMN pada Senin (11/10) tadi malam.
"Tadi malam di FGD, Pak Tiko Wamen 2 BUMN sudah menjawab pertanyaan saya soal audit. Pak Tiko menjawab pemerintah meminta BPKP untuk melakukan audit. Diharapkan hasil audit sudah keluar di akhir Desember 2021 atau awal Januari 2022," tutur Andre menceritakan hasil FGD tadi malam.
Andre mengatakan baik Komisi VI DPR maupun pemerintah ingin proyek kereta cepat selesai. Pemerintah dan DPR tak ingin ada proyek mangkrak.
"Yang perlu dipahami, semangat kami ingin menyelesaikan proyek ini agar tidak mangkrak, agar tidak terjadi Hambalang jilid II," ujar Andre.
Andre juga merespons Ibas soal kemampuan negara melewati pandemi. Dia menilai upaya pemerintah menangani pandemi saat ini sudah sangat baik.
"Alhamdulillah urusan penanganan COVID Pemerintah sudah on the track, positivity rate Indonesia jauh menurun, lebih rendah dibanding negara-negara lain. Vaksinasi Indonesia juga termasuk yang tertinggi di dunia. Saya rasa pemerintah sudah sangat serius mengatasi pandemi ini," ulas Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang ini.
Pemerintah, masih kata Andre, juga sudah mengantisipasi gelombang ketiga. Sejumlah rumah sakit COVID modular sudah dibangun di daerah-daerah.
"Sebagai mitra kerja, saya juga sudah meninjau langsung rumah sakit modular yang dibangun BUMN kita," tutur Andre.
Lebih jauh, Andre mengajak Ibas bekerja sama membawa Indonesia keluar dari pandemi. Dia menyinggung pernyataan Ibas soal failed nation.
"Kalau kita bekerja keras bersama, bukan hanya mencari kesalahan, insyaallah negara ini akan bangkit, tidak akan jadi failed nation seperti yang ditakutkan Mas Ibas," pungkasnya.
Ibas Pertanyakan Proyek Kereta Cepat
Ibas sebelumnya mempertanyakan proyek kereta cepat yang menggunakan APBN. Dia menyarankan agar pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diaudit terlebih dahulu. Hal ini, menurutnya, penting agar tidak ada penyalahgunaan investasi hingga mengakibatkan pembengkakan dan memberatkan APBN.
"Fiskal negara tidak bisa terus-menerus terlalu banyak hanya untuk PMN. Harus juga dihitung cost dan benefit-nya bagi BUMN. Semoga tidak semakin dalam. Jangan sampai besar pasak daripada tiang agar dapat dicapai keimbangan fiskal antar-generasi," kata Ibas dalam keterangannya, Senin (11/10/2021).
Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. Ibas mempertanyakan perencanaan jangka panjang pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.
"Saya ingin bertanya apakah pemerintah tidak punya perencanaan jangka panjang seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi atau MP3EI? Memang berganti nama, tapi hingga saat ini masih dipakai. Lalu apakah pemerintah punya fiskal dengan kemampuan besar? Kita tidak hanya butuh road map, tapi kita butuh road map yang berkelanjutan agar semua program terlaksana," ujar Waketum Demokrat itu.
