Rancangan Undang-Undang Kejaksaan RI (RUU Kejaksaan) mulai dibahas di Komisi III DPR RI dengan menghadirkan Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta perwakilan Kementerian Keuangan. RUU ini merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Diharapkan dengan revisi ini, Kejaksaan kian kuat, independen, dan profesional.
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery saat memimpin rapat menjelaskan, Komisi III DPR mendapat tugas dari Pimpinan DPR RI untuk membahas RUU ini. "Pembahasannya didasarkan Surat Presiden tanggal 29 September 2021. Pimpinan DPR juga menugaskan Komisi III untuk segera bahas RUU ini pada tahun sidang II 2021-2022,” ungkap Herman dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan tiga kementerian, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (15/11/2021).
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir ditunjuk sebagai Ketua Panja RUU Kejaksaan RI. Selanjutnya Wakil Ketua Komisi III lainnya, Pangeran Khaerul Saleh menyampaikan penjelasan, perubahan UU Kejaksaan sangat mendesak dan dibutuhkan untuk memantapkan kedudukan dan peran kejaksaan. Lembaga penegak hukum ini punya peran ikut menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan bebas dari tekanan pihak mana pun.
"Melalui perubahan ini, mendorong profesionalisme lembaga kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kejaksaan dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, pemyelenggaraan ketertiban umum, menegakkan HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme," jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
