Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dtijen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena telah menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang signifikan. Dengan jumlah yang melebihi target yang ditetapkan.

“Saya ingin sampaikan apresiasi terkait pencapaian PNBP Minerba yang sampai Oktober ini sudah mencapai 127 persen dari target tahun ini," ungkap Ratna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan Dirut PT PLN (Persero) di Gedung Nusantara I, Senin (15/11/2021).

Sebelumnya pemerintah menargetkan PNBP Minerba tahun 2021 senilai Rp39,1 triliun, namun sampai dengan akhir Oktober tahun ini realisasinya mencapai Rp49,67 triliun. Bahkan sampai akhir tahun ini realisasi PNBP Minerba diklaim mampu mencapai 150 persen dari target awal tersebut. Menurut Ratna, target tersebut selaras dengan tujuan utama pasca-pandemi Covid-19.

Dimana pemerintah ingin ekonomi mengalami rebound dari posisi yang sempat merunduk selama pandemi menghantam kehidupan masyarakat.  Di tengah apresiasi itu, Ratna juga menyoroti kewajiban suplai batu bara Domestic Market Obligation (DMO) oleh perusahaan pertambangan. Menurut data yang disajikan Kementerian ESDM ada 85 perusahaan yang memenuhi DMO di level 25 persen, namun yang paling banyak 489 perusahaan level DMO kurang dari 5 persen.

Untuk itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun mempertanyakan efektivitas Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 tentang pemenuhan kebutuhan batubara selama ini. Pada akhirnya, ia mendorong agar daya Keputusan Menteri itu harus diuji dan diperhitungkan agar dapat memenuhi target DMO sesuai harapan.