Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar, John Kenedy Azis, kembali menyinggung pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas soal Kementerian Agama hadiah Nahdlatul Ulama (NU) saat rapat kerja. John meminta Yaqut memberikan klarifikasi di forum rapat.
"Ini saya tidak memunculkan lagu lama aransemen baru, tapi karena memang banyak aspirasi atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami, atas statement-statement yang disampaikan oleh Pak Menteri kalau kami tidak sampaikan ke Pak Menteri dalam kesempatan berbahagia ini, nanti mata saya bintitan Pak Menteri sebab ini pesan yang harus saya sampaikan," kata John saat rapat dengar pendapat bersama Menag di gedung DPR/MPR, Selasa (30/11/2021).
John mengatakan apa yang disampaikan Menag Yaqut soal Kemenag hadiah NU menyakiti hati umat Islam. Dia menyayangkan Menag Yaqut mengeluarkan statement tersebut.
"Disampaikan Pak Menteri waktu itu kehadiran Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama, secara spesifik, bukan umat Islam secara keseluruhan. Banyak yang tergores, Pak Menteri, akibat pernyataan Pak Menteri ini, apa yang Pak Menteri ucapkan ini, sangat melukai hati umat Islam pada umumnya," ujarnya.
Lebih lanjut, John menyebut yang disampaikan Menag Yaqut soal Kemenag ini cenderung tendensius dan bisa memantik polemik di antara umat Islam di Indonesia. Dia pun meminta Yaqut mengklarifikasi hal tersebut.
"Jadi menurut hemat saya ini sangat tendensius, artinya bisa memantik polemik antarkita Islam di daerah, di seantero Indonesia ini. Artinya, mengklarifikasi pernyataan-pernyataan itu melalui tempat terhormat ini yang notabenenya 53 orang anggota DPR di Komisi VIII, yang merupakan representatif masyarakat Indonesia, saya pikir kesempatan yang sangat baik Pak Menteri klarifikasi ucapan Pak Menteri tersebut," tegasnya.
Senada dengan John, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PAN, Muhammad Rizal, menyinggung soal pernyataan Yaqut. Dia menilai pernyataan Yaqut kontroversial lantaran ada Menteri Agama pertama berasal Muhammadiyah.
"Saya sampaikan pernyataan ini menurut saya agak katakanlah kontroversi, dan bahkan dalam sesuai fakta sejarah disampaikan oleh Pak Menteri itu tidak pas untuk kami. Karena misalnya Menag pertama itu adalah dari Muhammadiyah, yaitu Dr HM Rasyidi, kalau misalnya Pak Menteri mengatakan Menag sebelum Gus Menteri itu juga bukan dari NU, dari kalangan TNI beliau," ujarnya.
"Jadi saya kira itu terkoreksi, Pak Menteri, mudah-mudahan ini menjadi mengingatkan Pak Menteri di kemudian hari karena Gus Menteri adalah pejabat publik yang memang harus hati-hati menyampaikan hal ini sehingga tidak memecah belah antara kita," lanjutnya.
Hingga saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII masih berjalan. Menag Yaqut belum memberikan penjelasan terkait dengan pernyataannya.
