Kabupaten Cirebon memiliki banyak potensi ekonomi kreatif (ekraf) maupun pariwisata. Bahkan bisa dikatakan masyarakat Kabupaten Cirebon memiliki DNA kreatifitas yang luar biasa. Beberapa potensi yang selama ini sudah dikenal seperti batik trusmi, serta kuliner seperti empal gentong hingga tahu gejrot merupakan sektor ekraf yang diharapkan bisa bangkit di tengah keterpurukan pariwisata akibat pandemi Covid-19. Sejumlah produk buatan Kabupaten Cirebon pun dikabarkan bisa bersaing di kalangan internasional.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI bidang ekraf dengan Bupati Cirebon Imron Rosyadi, perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, perwakilan pelaku ekraf, dan pihak terkait lainnya, di Kantor Bupati Cirebon, Jawa Barat, Senin (13/12/2021).
“Kita tahu pariwisata sedang terpuruk, mestinya yang bangkit adalah ekonomi kreatif. Memang Cirebon ini banyak kreasinya dan ini problematika ke depan bahwa Kemenparekraf, kemudian pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota ini mesti (melakukan) kerja sama. Karena ada indikasi produk intelektual kekayaan kita ini sudah mulai ditiru oleh pabrik-pabrik branded yang tingkatnya internasional. Ini enggak boleh, kemudian intellectual property yang asli dari sini sama sekali tidak ada benefit,” kata Fikri.
Pernyataan Fikri merujuk kepada sejumlah merek fesyen internasional yang beberapa waktu lalu sempat menggunakan motif batik khas Indonesia di produk tasnya. Kendati memberikan kebanggaan bagi Indonesia, namun hal itu dinilai belum berdampak langsung pada pegiatnya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap hal tersebut tidak terjadi lagi. Sehingga ia berharap pemerintah segera menerbitkan berbagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Termasuk ke depannya ada fasilitasi dari pemerintah terhadap pelaku ekraf, mulai dari pembinaan SDM hingga promosi.
“Ketika promosi satu produk kemudian ada pesanan sampai ratusan atau bahkan ribuan, berarti kan kesulitan. Nah ini perlu ada peningkatan kapasitas SDM supaya budaya atau kreativitas SDM ini lestari juga. Dan ini saya kira mendorong nanti tenaga kerja semakin banyak. Jadi pemerintah ini bukan hanya memberikan aturan-aturan, tetapi memfasilitasi mereka. Bantuan itu enggak mesti berupa dana. Dana memang dibutuhkan, tetapi kan ada regulasi yang belum selesai. Apalagi di masa pandemi, (pelaku ekraf) juga harus difasilitasi, dalam hal ini (oleh) pemerintah sebagai salah satu di antara unsur pentahelix dalam ekosistem ekonomi kreatif,” tandas Fikri.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Cirebon Imron Rosyadi mendorong Kemenparekraf untuk membantu mengembangkan sektor ekraf di Kabupaten Cirebon. Imron mengatakan pandemi Covid-19 yang terjadi hampir dua tahun terbukti melumpuhkan sektor tersebut. "Kabupaten Cirebon yang biasanya ramai dikunjungi pada Sabtu-Minggu atau waktu libur, banyak didatangi wisatawan. Namun pada awal-awal pandemi, sepi. Tetapi sekarang mulai membaik, hotel juga sudah ramai dan otomatis sektor ekrafnya juga ramai," kata Imron.
Imron mengatakan, sektor ekraf dihadapkan dengan berbagai permasalahan, beberapa di antaranya, peningkatan kualitas produk, kemampuan bersaing, dan akses pembiayaan. Pemerintah pusat, lanjut Imron, harus melihat lebih dalam Kabupaten Cirebon. Hal ini karena kabupaten tersebut merupakan salah satu awal wilayah peradaban yang ada di Jawa Barat. "Kreativitas akan tumbuh kalau ada pembinaan. Kabupaten Cirebon sangat berpengaruh terhadap peradaban di Jawa Barat," kata Imron lebih lanjut.
Sementara perwakilan pelaku ekraf di Kabupaten Cirebon, Gunawan, mengaku pelaku ekraf masih dihantui permasalahan peningkatan kuantitas produk dikarenakan keterbatasan SDM. "Kendala kami, kalau ada permintaan dalam jumlah banyak kami kewalahan. Contoh, beberapa waktu lalu pemda memesan batik dalam jumlah banyak, tapi begitu diberikan kesempatan lumayan, kami susah. Kalau nantinya sudah dilakukan pola industrialisasi, saya yakin pelaku usaha tidak bakal kewalahan,” jelasnya dalam pertemuan tersebut.
Turut hadir dalam kunjungan ini sejumlah Anggota Komisi X DPR RI, di antaranya Puti Guntur Sukarno (F-PDI Perjuangan), Muhamad Nur Purnamasidi dan Adrian Jopie Paruntu dari Fraksi Partai Golkar, Djohar Arifin Husin (F-Gerindra), An’im Falachuddin Mahrus dan Bisri Romly dari F-PKB, Bramantyo Suwondo dan Debby Kurniawan dari F-Demokrat, serta Dewi Coryati (F-PAN).
