Komando Resor Militer (Korem) 162/Wira Bhakti di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat apresiasi Komisi I DPR RI atas kinerjanya menjaga pertahanan, keamanan, bahkan sosial kemasyarakatan. Komisi I DPR RI pun merespon positif semua usulan yang disampaikan jajaran Korem Wira Bhkati.
Demikian terungkap dalam RDP Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Bambang Kristiono dengan Komandan Korem 162/Wira Bhakti Ahmad Rizal Ramdhani, di Korem NTB, Senin (20/12/2021). Tidak saja kesiapan alat utama sistem persenjataan (alutsista), Komisi I juga mengaprsiasi Korem Wira Bhakti yang mampu meredam radikalisme dan terorisme dengan pendekatan yang lebih soft.
“Komisi I DPR RI mengapresiasi penjelasan Danrem 162/Wira Bhakti tentang kesiapan alutsista dan sarana-prasarana satuan jajaran Korem 162 serta permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas pokok TNI dan peran Korem 162 dalam mencegah radikalisme dan terorisme di Provinsi NTB," ungkap Bambang.
Tidak sampai di situ, Bambang juga mengapresiasi Korem Wira Bhakti yang proaktif membantu vaksinasi untuk mengatasi Covid-19 dan membantu masyarakat korban bencana alam. Kasus Covid-19 di NTB hingga 19 Desember menunjukkan 0 kasus dari sebelumnya ratusan kasus. Begitu juga dukungan Korem Wira Bhakti sangat baik dalam mendukung pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan wisata strategis.
“Tim Kunker Komisi I DPR RI meminta kepada Danrem 162/Wira Bhakti untuk membuat laporan tertulis mengenai alutsista, data perumahan, dan uang lauk pauk di Satuan Jajaran Korem 162. Komisi I DPR juga telah mendengarkan usulan kebutuhan dalam meningkatkan kemampuan dan kekuatan Korem 162 untuk melaksanakan tugas," tutur Bambang.
Politisi Partai Gerindra ini melanjutkan, kebutuhan untuk peningkatan kemampuan itu diantaranya pembentukan satuan operasional yang memiliki alutsista dan kendaraan operasional untuk mendukung kegiatan pengamanan even berskala besar, pengamanan VVIP, dan pengamanan obyek vital nasional. Korem 162 juga butuh dukungan anggaran dana kontigensi untuk menangani bencana alam di NTB.
