Kementerian Agama (Kemenag) perlu mengaji dan mengevaluasi kurikulum pelajaran di lembaga pendidikan yang berbasis agama, seiring maraknya aksi kekerasan dan paham Negara Islam Indonesia (NII).
"Tidak boleh ada pembiaran yang bisa mengganggu sistem pendidikan kita, terlebih lagi kalau mengatasnamakan agama, ini bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Ini masalah lama, kenapa kok bisa berkembang," kata anggota Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria kepada Jurnalparlemen.com di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/4).
Menurut politisi Partai Golkar ini, kurikulum pendidikan bersifat dinamis. Karenanya, harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.
"Memang sudah ada perbaikan, tetapi belum maksimal. Saya kira kurikulum pendidikan agama harus mengaji akses pendidikan bagaimana bisa mandiri, pemberdayaan murid tersebut. Lembaga pendidikan jangan mendidik secara textbook tetapi harus faktual," ujarnya.
Sayed mengusulkan, agar dalam kurikulum lembaga pendidikan berbasis agama ini bisa mengedepankan dan lebih meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian para siswanya.
"Saya tertarik target Kemendiknas yang saat ini sudah diadopsi oleh Kemenag harus memperbanyak sekolah-sekolah kejuruan, supaya mereka bisa mendiri. Tidak mungkin masyarakat kita ini seluruhnya jadi pegawai. Tidak mungkin semuanya bekerja pada perusahaan, itu sangat terbatas."
Yang penting, kata Sayed, bagaimana mereka bisa menyelesaikan pendidikan, minimal sederajat SMA serta punya kemampuan mandiri dan keahlian. "Akses ke sana harus diperbaiki. Sekolah agama harus mampu mengembangkan skill siswanya," pungkas anggota DPR RI Dapil Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) I ini.
