Anggota DPR Aceh Asrizal Asnawi meminta pemerintah Aceh mengevaluasi izin perambahan dan alih fungsi hutan untuk mencegah terjadinya banjir. Pemerintah juga diminta turun tangan mengatasi bencana tahunan tersebut.

"Pemerintah harus turun ke lapangan untuk mengecek, benarkah lokasi izin dan lokasi penanganan sesuai," kata Asrizal kepada detikcom, Kamis (13/1/2022).

Asrizal mengatakan DPR Aceh telah menggelar rapat bersama seluruh anggota dari daerah pemilihan V, VI, dan VII. Wilayah itu meliputi Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, hingga Aceh Tamiang.

Dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin, dibahas banyak hal terkait solusi penanganan banjir. Menurut Asrizal, pemerintah daerah diminta tidak hanya menyalurkan mi instan kepada korban banjir.

"Masyarakat di hilir sudah marah, karena masalah ini nggak pernah selesai. Kita sudah bahas penanganan efek banjir dan pengendalian pencegahan banjir ke depan," jelas politikus PAN tersebut.

Dalam rapat yang dihadiri Asisten II Pemerintah Aceh, Kepala BPBA, Kadis Sosial, dan Kepala BKA, DPR Aceh meminta Pemprov Aceh memberi solusi penanganan jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek, pemerintah diminta membantu petani agar dapat menanam ulang padi di sawah.

"Pemerintah harus membantu dari membajak, pupuk, dan bibit pertanian karena ada 4.000 hektare lebih sawah di Aceh Tamiang yang terendam banjir," ujar Asrizal. "Kedua, kita minta pemerintah mengevaluasi izin-izin penebangan hutan," sebutnya.

Untuk diketahui, banjir sempat merendam sejumlah daerah di Aceh mulai Jumat (31/12/2021) hingga awal Januari 2022. Banjir menyebabkan puluhan ribu hektare sawah terendam dan lima warga meninggal dunia.