Senayan berharap jemaah bisa berangkat haji tahun ini. Namun, Pemerintah Arab Saudi sendiri belum membuka kepastian akan adanya pemberangkatan ibadah haji menyusul munculnya varian baru Covid-19.
Anggota Komisi VIII DPR Anisah Syakur mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) terus mengupayakan pemberangkatan jemaah haji 1443 H. Tetap siapkan tahapan-tahapan pelaksanaan ibadah haji ini.
Dia optimistis, penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan mengingat dalam pelaksanaan umrah baru-baru ini sudah berhasil dan tidak memiliki masalah. “Alhamdulillah tidak ada masalah walaupun tetap dilakukan karantina,” kata Anisah Syakur di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.
Anisah mendorong Kemenag mengupayakan pemberangkatan ibadah haji minimal kuota satu tahun penuh mengingat sejak 2020, Indonesia sama sekali tidak menyelenggarakan pemberangkatan jemaah haji. “Kalau ada tambahan ya syukur tapi mudah-mudahan minimal satu angkatan itu bisa berangkat karena masyarakat sekarang ini sudah sangat merindukan Ka’bah,” harapnya.
Belum lagi, lanjut dia, tak sedikit jemaah haji yang sudah terdaftar namun meninggal dunia dalam penantiannya. Kemenag juga bisa mengupayakan ada pemberangkatan walau dengan berbagai opsi. “Tapi kita berharap opsi ketiga itu tidak terjadi. Jangan sampai tidak berangkat sama sekali,” ucap politisi PKB ini.
Anggota Komisi VIII M Husni mengusulkan agar Kemenag menyiapkan opsi keempat, yakni kuota tambahan. Hal ini untuk menyiasati kemungkinan adanya negara-negara tertentu yang tidak mengirimkan jemaah haji karena adanya varian Omicron.
“Kalau bisa ada opsi keempat, apabila belum mendapat kuota penuh atau kuota terbatas, apabila ada tambahan haji ke depan, Insya Allah bisa ambil. Karena, bisa saja banyak negara-negara lain tidak mengirimkan jemaahnya,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid menuturkan ada tidaknya pelaksanaan haji tahun ini merupakan kewenangan dari Pemerintah Arab Saudi. Pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan kepastian haji tahun ini. Berkoordinasi langsung dengan pihak berwenang Arab Saudi.
Menag sudah menghubungi Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi Dr. Abdullatif Alsyeikh, Gubernur Mekah Pangeran Khalid Bin Faisal yang juga Ketua Komite Pusat Haji Arab Saudi. Termasuk bertemu langsung dengan Menteri Haji dan Umrah Tawfiq Bin Fauzan Al Rabeah pada November 2021 lalu.
“Hasil koordinasi tersebut sampai saat ini kepastian tentang ada tidaknya pelaksanaan haji 1443 H/2022 M belum dapat diperoleh,” katanya.
