Sejumlah anggota DPR RI yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU Ibu Kota Negara (IKN) mengkritik soal Nusantara jadi nama ibu kota baru Indonesia. Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia memberikan catatan soal susunan kalimat 'ibu kota negara Nusantara. Anggota Pansus RUU IKN Ecky Awal Mucharam menitikberatkan soal makna Nusantara.
Kritik itu disampaikan dalam rapat Pansus RUU IKN bersama pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2022). Dimulai dari Ketua Pansus RUU IKN.
"Catatan aja, supaya clear, ini secara semantik, secara bahasa harus tepat. Rasa-rasanya, ibu kota negara Nusantara, itu multitafsir," kata dalam rapat.
Doli menilai kalimat 'ibu kota negara Nusantara' bisa diartikan bahwa Nusantara adalah nama negaranya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu meminta pemerintah mendiskusikan lagi dengan ahli bahasa.
"Jangan-jangan negara kita sudah berubah jadi negara Nusantara, bayangan saya ini. Nanti tugas pemerintah untuk mengundang ahli bahasa," ucapnya.
Lebih lanjut Doli menyarankan agar kata 'ibu kota negara' tidak digabung dengan kata 'Nusantara'. Menurutnya, nama ibu kota hanya cukup dengan kata 'Nusantara', tanpa kata 'ibu kota negara'.
"Misalnya, ibu kota negara yang bernama Nusantara, saya begitu, yang selanjutnya disebut sebagai Nusantara saja, karena sudah dijelaskan, ibu kota negara bernama Nusantara. Saya tidak ahli bahasa, tapi saya tangkap semua aspirasi teman-teman begitu," papar Doli.
"Ibu kota negara statusnya, tapi namanya Nusantara. Tapi, kalau digabung ibu kota negara Nusantara itu multitafsir, itu catatannya. Khusus pasal ini dibuat supaya tidak multitafsir dalam konteks bahasa," imbuhnya.
Kemudian kritik dari Ecky Awal. Anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi PKS mengingatkan bahwa kata 'Nusantara' berasal dari kitab Negarakertagama.
"Ada di mana kata Nusantara itu? Saya minta pemerintah jelaskan itu. Saya sudah ingatkan, sebetulnya, terkait historis itu, Nusantara itu adanya Negarakertagama. Apa maknanya? Itu perdebatan diartikan nama itu, bapak-bapak baca itu perdebatan terkait itu, dan saya sudah baca sebagian dari risalah BPUPKI dan sebagian dari risalah PPKI, termasuk sebagian risalah konstituante," ujarnya.
Untuk diketahui, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengumumkan nama Ibu Kota baru Indonesia yakni Nusantara saat rapat bersama Panja RUU Ibu Kota Negara (IKN). Dia menyebut nama tersebut sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Suharso awalnya menjelaskan memang awalnya nama ibu kota baru Indonesia belum diisi dalam surpres Jokowi. Dia menyebut pihaknya sempat menahan nama itu lantaran belum mendapat konfirmasi oleh Jokowi.
"Mengenai nama ibu kota titik-titik itu, memang semula sudah ingin dimasukkan pada waktu penulisan surpres itu, tapi kemudian ditahan," kata Suharso saat rapat bersama Panja RUU IKN, Senin (17/1/2022).
Suharso mengatakan Jokowi baru saja menyetujui nama ibu kota negara pada Jumat (14/1) yang lalu. Dia menyebut Jokowi setuju dengan nama Nusantara.
"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada hari Jumat. Jadi ini sekarang hari Senin, pada hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara," katanya.
