Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDIP, Junimart Girsang heran dengan kader Gerindra, Fadli Zon yang tidak setuju dengan ibu kota bernama Nusantara dan justru menamai Jokowi. Junimart menyebut seharusnya Fadli Zon dimasukan sebagai anggota atau salah satu pimpinan Pansus RUU IKN agar mengerti.

"Mestinya beliau kemarin masuk sebagai anggota atau salah satu pimpinan di Pansus RUU IKN supaya jelas apa landasan filosofisnya hingga dinamakan Nusantara," kata Junimart saat dihubungi, Selasa (18/1/2022).

Wakil Ketua Pansus RUU IKN ini juga mengaku heran lantaran Fadli Zon mempertanyakan terkait Nusantara. Dia pun mempertanyakan apakah Fadli Zon perlu diberikan buku sejarah.

"Mosok (masa) mesti kita kasih buku sejarah tentang Majapahit ya. Sekaligus beliau pertanyakan saja nama gedung di DPR kenapa Nusantara 1-3," ucapnya.

Politisi PDIP ini juga menyayangkan kritik Fadli Zon yang disampaikan setelah RUU IKN disepakati jadi UU IKN. Terlebih, menurutnya semua anggota DPR hadir dalam rapat paripurna tersebut.

"RUU IKN ini sudah diketok resmi di tingkat II dalam rapat Paripurna hari ini. Setiap anggota DPR wajib ikut rapat Paripurna," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon, mengkritik nama Nusantara melalui akun Twitternya. Menurutnya, nama Nusantara kurang cocok. "Nusantara kurang cocok jadi nama ibu kota baru," cuit Fadli Zon seperti dilihat detikcom, Selasa (18/1).

Fadli Zon mengusulkan agar nama IKN diambil dari nama Presiden, seperti Ibu Kota Kazakhstan. Dia mengusulkan nama Jokowi dipakai sebagai nama IKN.

"Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia, belum lagi ada 'Wawasan Nusantara'. Usul saya nama Ibu Kota langsung saja 'Jokowi'. Sama dengan Ibu kota Kazakhstan Nursultan (dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev)," ujarnya.

RUU IKN sendiri telah disahkan oleh DPR menjadi UU. Pengesahan RUU IKN menjadi UU dilakukan dalam rapat paripurna ke-13 DPR masa sidang 2021-2022.