ANGGOTA Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dapil DKI Jakarta, Kamrussamad, mengatakan pemerintah harus memikirkan Jakarta sebagai daerah khusus ekonomi, bisnis, dan keuangan serta sejarah setelah UU Pemindahan (IKN) Ibu Kota negara ditetapkan.  

Hal itu di sampaikan beliau saat Rapat Panitia Khusus DPR bersama pemerintah dan DPD RI yang berlangsung di Ruang Sidang Gedung DPR/MPR RI. Selasa (18/1).  

"Jakarta merupakan sejarah terbentuknya Republik Indonesia, sang Proklamator Soekarno Hatta memproklamirkan Republik Indonesia di tanah Jakarta, serta tujuh presiden kita dilantik dan disumpah di atas tanah Jakarta," ucap Kamrussamad dalam keterangan pers, Rabu (19/1).  

Jakarta sudah memiliki Infrasktur ekonomi dan keuangan, dengan jumlah 10,96 juta warga Jakarta mengharapkan kehidupan yang lebih baik. 

"Penduduk asli Jakarta sejak zaman Sunda Kelapa, Batavia hingga Djayakarta serta kaum urban selama puluhan tahun mereka tinggal di Jakarta. mereka (warga) mengkhawatirkan jika ibukota negara dipindahkan, apakah bandara, stasiun, terminal mereka masih akan ramai dikunjungi oleh wisatawan, serta apakah bus-bus masih terisi dengan penumpang," jelas Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta III Tersebut.  

Setelah Daerah Khusus Ibukota dicabut, maka Jakarta akan kembali merujuk kepada Undang-undang Pemerintah Daerah. Kamrussamad menegaskan pemerintah perlu memikirkan secara khusus untuk Jakarta.  

"Kami mengharapkan agar pemerintah sungguh-sungguh memikirkan Jakarta pascapemindahan ibukota dengan memberikan status kekhususan di bidang keuangan, bisnis, ekonomi serta kesejarahan," tegasnya 

"Kami mohon agar hal ini menjadi catatan penting untuk kehidupan peradaban bangsa Indonesia ke depan," jelas Kamrussamad.