Anggota Komisi V DPR RI Ali Mufthi menyayangkan serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Tahun 2021 yang hanya mencapai 94 persen. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta ditunjang dengan infrastruktur dan SDM yang dimiliki, Ali berpandangan, serapan anggaran di lembaga yang dipimpin oleh Menteri Basuki Hadimuljono seharusnya bisa mencapai 100 persen.
“Dengan perangkat infrastruktur yang dipunyai oleh Kementerian PUPR, seharusnya bisa 100 persen. Seharusnya! Karena ini kementerian lama, SDM-nya luar biasa, tapi kenapa tidak bisa mencapai 100 persen. Padahal rakyat sangat memerlukan (pembangunan), uang (anggaran) itu digunakan untuk kepentingan pembangunan,” tegasnya dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2022).
Dirinya mencontohkan, di dapilnya Jawa Timur VII, terutama yang berada di dataran tinggi (pegunungan), masyarakatnya tidak merasakan adanya pembangunan infrastruktur. Untuk pergi ke sekolah saja, anak-anak di wilayah tersebut harus menempuh perjalanan yang sangat jauh.
“Apakah kemerdekaan negara kita benar sudah 77 tahun? Ada selentingan rakyat mengatakan, untuk apa merdeka? Untuk apa bangsa merdeka kalau toh saya jalan saja, bingung. Kalau pas saya mau berjalan kaki menuju sekolah, bingung. Aku mau sholat di masjid juga bingung. Itu kita temukan di dapil saya, Jatim VII,” ujarnya mengibaratkan.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini meminta agar pemerintah yang diwakili oleh Menteri PUPR untuk bersama memikirkan pola pembangunan infrastruktur di area pegunungan seperti yang ia sebutkan. Misalnya, dengan membangun akses jalan yang berliku untuk mencapai area pegunungan.
“Seluruh pembangunan fisik itu ada di Kementerian PUPR. Kita banyak menyaksikan di daerah-daerah itu, (kebutuhan infrastruktur) ini sangat realistis dan dibutuhkan. SD rusak, Madrasah rusak, dan seterusnya. Ini tentu membutuhkan tangan dingin Bapak Menteri, dalam rangka menyelesaikan problematika rakyat,” pungkas Ali Mufthi.
