Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah mendorong camat, lurah, hingga RT/RW peka terhadap kondisi warganya. Sebagai perwakilan Pemerintah Kota di setiap kampung, maka perlu lebih tahu secara detail keadaan warganya.
Laila menyempatkan diri ke Siwalankerto setelah ada warga yang melapor. Ada sejumlah warga yang tinggal di rumah tidak layak huni namun belum mendapat sentuhan Program intervensi Pemkot Surabaya.
Salah satunya rumah milik masyarakat ber-KTP Surabaya yaitu Aisya (35) di Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo. Laila hampir tidak percaya ketika menemui rumah tidak layak huni milik Aisyah.
"Kalau ini bukan saja tidak layak huni, tapi rumah ini sudah sangat memprihatinkan. Kasihan, bertahun-tahun Ibu Aisyah tinggal di rumah seperti ini," kata Laila dalam keterangan tertulis, Senin (31/1/2022).
Laila tidak sendirian berkunjung ke rumah Aisyah, ia didampingi lurah dan staf kelurahan setempat. Ada juga pengurus dari Unit Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (UPMK).
"Wali Kota Pak Eri (Eri Cahyadi) sudah memberi contoh dengan rela berkantor di Kantor Kelurahan. Yo Kebacut Rek, nek sampai Lurah, RT, dan RW ne gak eroh keadaan Wargane," tandas Laila.
Wakil Ketua DPRD Surabaya ini pun meminta ditunjukkan apakah keluarga Aisyah sudah dimasukkan dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Bedah Rumah atasi Rehab Sosial Rutilahu. Jika perlu syarat dokumen pendukung, khusus rumah Aisyah tidak boleh kaku.
"Saya minta rumah Ibu Aisyah diprioritaskan. Saya akan kawal sendiri karena ini darurat. Kasihan kondisinya memprihatinkan dengan kondisi keterbelakangan mental. Kasihan. Ini warga Surabaya," tandasnya.
Di rumah itu Aisyah tinggal bersama anaknya dengan tembok rumah yang rapuh, bolong, atap bocor, dan lantai semen. Dengan atap yang bocor, lantai semen pun rusak dan seperti tanah. Perempuan yang menjadi orang tua tunggal bagi anaknya itu akhirnya memilih tinggal dengan ibunya yang rumahnya bersebelahan dengannya.
"Kira-kira ada empat tahun lebih rumah saya begini. Saya tinggal bersama emak," ucap Aisyah.
Melihat kondisi tersebut, Laila pun semakin iba, terlebih dirinya juga melihat sendiri kondisi Aisyah mengalami keterbelakangan mental. Ia pun meminta dan berharap keluarga Aisyah bisa menjadi prioritas Program Intervensi Pemkot Surabaya.
Laila yang juga Ketua Perempuan Bangsa Surabaya ini menyayangkan saat mendapat penjelasan kalau pihak kelurahan dan UPMK Siwalankerto baru akan memasukkan rumah Aisyah dalam usulan Rutilahu. Rumah yang sudah bertahun-tahun ditempati dengan kondisi memprihatinkan luput dari pendataan.
Khusus program Bedah Rumah ini, Laila meminta kepada staf kelurahan lebih detail dan adil. Syarat utama adalah warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dirinya ingin semua lebih objektif, jangan ada pilih-pilih karena faktor lebih dekat dengan staf kelurahan.
Lebih jelasnya, syarat peserta Rutilahu tak perlu sertifikat tanah, melainkan tanah Petok D dan tidak dalam sengketa. Tentunya sebagai pejabat di tingkat warga dan kelurahan, RT/RW serta kelurahan lebih paham atas kondisi ini. Sehingga Laila mendesak agar Rutilahu bisa dijalankan tepat sasaran.
