Anggota Komisi IV DPR RI Renny Astuti meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dapat memastikan seluruh program dan kegiatan Kementan dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan produksi dan peningkatan kesejahteraan petani. Maka dari itu, perlu adanya strategi dan upaya yang dilakukan oleh Kesetjenan. Sehingga Sekjen juga perlu memberikan evaluasi yang sudah diupayakan di tahun 2021 dalam menjaga kestabilan peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.
“Kami juga meminta program P2L (Pekarangan Pangan Lestari) dan bimtek (bimbingan teknis) ini menjadi prioritas. Karena memang kenyataannya program ini banyak sekali manfaatnya bagi masyarakat, khususnya petani,” kata Renny Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan jajaran Eselon I Kementerian Pertanian di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2/2022).
Kemudian Renny menyoroti terkait anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) tahun 2022 sebesar Rp3,005 triliun, dimana sebesar Rp2,799 triliun dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp206 miliar. “Kami meminta penjelasan terkait PLN ini untuk kegiatan/program apa dan pertanggungjawabannya bagaimana serta mekanisme pembayarannya seperti apa?” tanya Renny.
Selanjutnya Renny juga menggarisbawahi pencadangan anggaran (automatic adjustment) Ditjen PSP tahun 2022 sebesar Rp30,4 miliar, yang salah satu kegiatannya adalah program ketersediaan akses pangan berkualitas, dimana fokusnya kegiatan perluasan dan perlindungan lahan pertanian. Sebagian besar anggaran ini untuk kegiatan food estate. “Kami meminta penjelasan terkait tingkat keberhasilan dari program tersebut,” tandasnya.
Kepada Ditjen Perkebunan yang memiliki pagu alokasi anggaran sebesar Rp1,1 triliun, Renny meminta bahwa bibit-bibit yang diberikan kepada masyarakat memiliki kualitas baik (bibit bagus, sehat, tinggi). “Karena kenyatannya kemarin bibit-bibit yang diberikan masih sangat kecil dan pendek, sehingga cepat mati setelah ditanam. Mohon menjadi perhatian, karena bibit ini banyak diminta masyarakat. Karena kalau terlalu kecil ini kan merugikan. Anggaran cukup besar, mungkin bibit ini perlu ada standar, tingginya berapa, untuk mengurangi tingkat kematian,” usul politisi Partai Gerindra tersebut.
Di sisi lain, Renny mengapresiasi kinerja Ditjen Tanaman Pangan, sehingga per Desember 2021 mengalami surplus beras sebesar 1,65 juta ton. Dan hasil survey BKP Kementan per 31 Desember 2021, Indonesia mempunyai stok beras sebesar 5,7 juta ton. “Mudah-mudahan tidak terjadi perbedaan data dengan instansi lain, sehingga menjadi dasar untuk melakukan impor beras. Mohon datanya disamakan, karena data yang kami terima dari Kementan, kadang berbeda dengan kementerian lainnya,” pesan Renny.
Terakhir, Renny menilai integrasi sawit-sapi berperan penting dalam peningkatan produksi daging sapi nasional, karena lahan sawit sangat potensial untuk sapi dan kotoran sapi sangat bagus untuk pupuk organik bagi sawit, juga menurunkan resistensi internasional terhadap isu pemanasan global karena sawit serta mengurangi penggunaan herbisida karena rumputnya dimakan oleh sapi. “Di dapil saya, integrasi ini sudah mulai dilaksanakan pekebun. Karena perkebunan sekarang pakai pupuk organik. Kami minta ini jadi cabang usaha baru. Di dapil saya dan Kalimantan, perkebunan sawit sangat luas. Kami juga lihat perkebunan sudah menggunakan pupuk organik dari kotoran sapi,” tandas legislator dapil Sumatera Selatan I tersebut.
