Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar menyebut adanya klaster COVID-19 di Komisi X. Menurutnya, klaster itu muncul pada anggota yang hadir secara fisik saat rapat kerja digelar. Informasi tersebut dia dapat dari Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda.
"Saya lupa (klaster rapat apa), yang paling dengar dari Ketua Komisi X, rapat di Komisi X," kata Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/2/2022).
Ketum PKB itu menyebut jumlah anggota yang terpapar di komisi itu sejauh ini sebanyak 7 orang. "Kalau nggak salah 7 (terkonfirmasi positif)," katanya.
Menurut dia, banyaknya penularan COVID-19 saat rapat lantas membuat mekanisme rapat dievaluasi. Dia mengatakan anggota komisi yang hadir rapat secara fisik juga wajib menjalani tes swab antigen.
"Betul, jadi evaluasi rapat maksimal 30 persen dari anggota komisi dan swab antigen," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar menyebut sebanyak 142 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di lingkungan parlemen. Angka kasus ini bertambah sebanyak 45 orang dari angka terakhir yang tercatat sebanyak 97 orang.
"Jadi untuk hari ini yang positif saya sebut positif itu kemarin 97, kemarin sore, ditambah 45 orang jadi 142 orang per kemarin," kata Indra Iskandar kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat hari ini.
Menurutnya, anggota ataupun staf ahli yang terkonfirmasi positif sedang menjalani karantina mandiri. Dia menyebut pihaknya terus memonitor orang-orang di lingkungan DPR RI yang memiliki gejala COVID varian Omicron.
"Semua baik anggota, tenaga ahli, maupun PPASN kita lakukan karantina mandiri. Nah, beberapa ciri-ciri Omicron tentu itu menjadi catatan kami sehingga bagi yang dikarantina mandiri kita monitor gejala-gejalanya dalam 2 hari ini apakah sesuai dengan gejala-gejala omicron," ujar dia.
Menurutnya, komisi-komisi di parlemen kini membatasi pihak yang menghadiri rapat kerja. Dalam rapat kerja bersama mitra kementerian/lembaga, kata dia, komisi hanya akan mengundang menteri dan pendamping untuk hadir secara fisik.
"Yang pasti beberapa komisi tadi pagi menyatakan yang diundang hanya menteri dan pendamping, selebihnya akan mengikuti secara virtual," ujar dia.
