Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk tidak melakukan pencadangan anggaran (automatic adjustment) tahun 2022 pada program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pasalnya, komitmen ini penting guna melindungi perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
“Kami meminta KKP menjalankan bantuan Pemerintah tahun 2022 secara baik, sistematis, transparan, akuntabel, tepat sasaran, terukur, sinergi, dan memperhatikan kearifan lokal daerah nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di masing-masing daerah dapat terbantu,” ucap Budi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan jajaran Eselon I KKP, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2022).
Dalam rapat yang membahas rencana program dan kegiatan tahun 2022 tersebut, Budi mendorong KKP mendampingi pelaku utama kelautan perikanan agar akses bantuan pembiayaan permodalan di Lembaga Pengelola Modal Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP) dapat terwujud. Tidak hanya itu, dirinya ingin produksi sektor kelautan ditingkatkan dengan program kerja yang berkelanjutan.
Bagi politisi Partai Gerindra tersebut, peningkatan produksi sektor perikanan dan kelautan dianggap berpotensi bisa meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), ekspor, dan penyediaan pangan, serta peningkatan imunitas kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Di sisi lain, ia berharap KKP segera menerbitkan surat edaran melaut bagi kapal nelayan yang masih terkendala perizinannya.
Terakhir, guna menjalankan fungsi pengawasan, wakil rakyat dapil Kalimantan Timur itu menyampaikan agar KKP meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan hasil Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) terutama anggarannya, lokasi, dan status pelaksanaannya. Pengawasan PLHN ini cukup krusial mengingat dana tersebut dialokasikan untuk program kerja strategis KKP sepanjang tahun 2021.
