Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) akhirnya disepakati oleh pemerintah dan Komisi X DPR RI menjadi undang-undang (UU). Hal substansial yang berubah adalah judul RUU ini dari SKN menjadi Keolahragaan. Baik pemerintah maupun DPR menerima laporan Panitia Kerja RUU Keolahragaan.
Dalam rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/2/2022), semua fraksi di Komisi X DPR menyetujui agar RUU ini dilanjutkan pembahasannya ke pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat II di rapat paripuma DPR RI. "Komisi X DPR RI dan pemerintah menyepakati judul RUU menjadi RUU tentang Keolahrgaaan," jelas Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat memimpin rapat.
RUU ini segera menggantikan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN yang sudah tak mampu lagi menampung isu-isu mutakhir dunia olahraga. Ketua Panja RUU Keolahragaan Dede Yusuf dalam laporannya menyebutkan, RUU Keolahragaan yang merupakan inisiatif DPR telah membahas 861 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan telah menyelesaikan pembahasannya dalam waktu tiga kali masa sidang.
"Meskipun di tengah pandemi Covid-19 dan munculnya varian omicron, proses pembahasan RUU SKN berjalan sesuai jadwal dimana Panja dapat menyelesaikan kerjanya selama tiga kali masa sidang kurang 3 hari," ungkap Dede. Politisi Partai Demokrat ini dalam laporannya menguraikan, ada 39 DIM yang diubah, 123 DIM dihapus, 387 DIM usulan baru, dan 112 DIM diubah substansinya.
Sedangkan dalam pandangannya, Menpora Zainudin Amali menyampaikan, RUU Keolahragaan yang telah disepakati pemerintah dan DPR ini betul-betul untuk pembangunan olahraga. Pembangunan olahraga akan menjadi pendorong untuk mencapai pembangunan nasional di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.
