Pimpinan Komisi VII Ungkap Alasan Usir Dirut Krakatau Steel Saat Rapat

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mengusir Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Silmy Karim, saat rapat komisi. Bambang menjelaskan duduk persoalan dirinya akhirnya mengusir Silmy.

Bambang awalnya menjelaskan dirinya dengan Silmy dalam rapat itu tengah membahas sejumlah hal, dari impor baja hingga blast furnace. Dia menyebut perdebatan dimulai ketika dia membahas blast furnace dengan Silmy.

"Tadi yang saya tanya persoalan mungkin Mas lihat videonya, pertama soal penutupan blast furnace, itu tadi kan jelas bisa lihat utuh paparan dari Dirjen, kita butuh 15 furnace, ini ada 1 dibilang gagal, rugi atau apalah, smelter di Kalsel juga dihentikan," kata Bambang saat dihubungi, Senin (14/2/2022).

"Kalau kita memang niat mendukung komitmen presiden untuk penguatan industri baja dalam negeri, kemandirian baja, harusnya ini kita dukung, kita perkuat," imbuhnya.

Bambang mengatakan saat itulah terjadi perdebatan. Namun, menurutnya, respons Silmy semakin tidak terkendali ketika dirinya mempertanyakan terkait persoalan 2,6 juta ton baja siku.

"Nah ini yang kami tidak sependapat dan Pak Silmy selaku dirut terlalu reaktif, apalagi ketika kita menyinggung soal ada kasus ya kan 2,6 juta ton baja siku," ucap Bambang.

Bukan hanya terlalu reaktif, Bambang menyebut Silmy juga tidak beretika ketika menjawab dirinya. Dia bahkan menyinggung sikap Silmy seperti dagelan terkait persoalan baja tersebut.

"Dia reaktif dan tidak tahu etika, jadi yang saya pertanyakan kenapa saya bilang dagelan? Satu sisi dia selalu sampaikan kami ingin perkuat industri baja dalam negeri, tadi dirjen sampaikan kalau ibaratnya butuh sarung kita bukan impor sarungnya tapi kita impor benangnya, ini baja nggak, sekarang impor baja juga baja udah utuh gitu," ujarnya.

Politikus Gerindra ini juga mengaku heran atas respons Komisaris Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI) Roy Maningkas terhadap pengusiran Silmy saat rapat. Selain bukan tupoksinya, Roy tidak ada di ruang rapat.

"Saya tidak tahu itu siapa namanya Komisaris itu, karena satu kita tidak rapat sama dia, saya aneh juga kalau dia ini karena dia tidak ada di ruang rapat, tapi yang jelas saya bilang, Komisaris tupoksinya mengawasi korporasi, gitu," jelasnya.

Dirut Krakatau Steel Diusir dari Rapat Komisi VII DPR

Untuk diketahui, Silmy diusir dari rapat Komisi VII DPR pada Senin (14/2). Silmy mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Ilmate, Kemenperin.

Silmy diusir ketika terjadi perdebatan soal pabrik untuk blast furnace. Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi menyinggung 'jangan maling teriak maling' yang membuat Silmy bereaksi. Reaksi Silmy dianggap tidak menghargai ruang sidang karena tidak mengindahkan kaidah persidangan.

Namun, Komisaris Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI) Roy Maningkas membela. Roy mengaku berang atas pengusiran itu.

Roy menyinggung pimpinan rapat Komis VII DPR Bambang Haryadi tidak tahu terkait capaian Krakatau Steel beberapa tahun belakangan ini. Dia lantas membeberkan capaian tersebut.

"Bambang Haryadi itu hanya tahu sedikit soal transformasi Krakatau Steel, apa perubahan dan pencapaian yang dicapai oleh manajemen Krakatau Steel 3 tahun belakangan, yang dari 8 tahunan rugi sekarang sudah 2 tahun terakhir profit," kata Roy kepada wartawan, Senin (14/2).

"Sebagai anggota Dewan, harusnya bijak bicara, jangan asal bicara. Coba kalau Pak Bambang, Yang Terhormat, yang jalanin Krakatau Steel. Saya mau lihat bisa berhasil atau tidak?" lanjutnya.

Roy kemudian menjelaskan dirinyalah yang meminta Menteri BUMN Erick Thohir menghentikan produksi blast furnace. Menurutnya, jika produksi blast furnace diteruskan, Krakatau Steel akan terus merugi.

"Saya orang yang meminta Menteri BUMN waktu itu dan manajemen untuk berhentikan produksi blast furnace karena kalau diteruskan Krakatau Steel akan potensi rugi Rp 1,1-1,3 triliun setahun. Tapi Kementerian BUMN yang lama waktu itu tetap memaksa jalan, jadi kebijakan manajemen untuk menghentikan blast furnace sudah benar, menyelamatkan uang negara triliunan rupiah," ucapnya.

Roy lantas menyoroti sebutan 'maling teriak maling' yang diungkap Bambang. Dia menilai sebutan tanpa bukti itu mencemarkan nama baik Krakatau Steel.

"Pak Bambang juga menyebutkan maling teriak maling tanpa bukti juga, bukan hanya nggak etis, tapi juga melakukan pencemaran nama baik pada orang-orang yang sudah bekerja keras memperbaiki Krakatau Steel dan alhamdulillah mulai kelihatan berhasil," ucapnya.

Diposting 15-02-2022.

Dia dalam berita ini...

Bambang Haryadi

Anggota DPR-RI 2019-2024
Jawa Timur 4