Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengapresiasi program rehabilitasi atau pemulihan mangrove bagi ketahanan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) di Sumatera Utara. Sebagaimana diketahui, mangrove dapat menyimpan banyak oksigen, sekaligus mengurangi emisi karbon.
“Dalam kunjungan kerja reses kali ini kami melihat secara langsung salah satu contoh program pemulihan mangrove yang dilakukan oleh BRGM di Sumatera Utara ini. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden, dan tentunya Komisi IV DPR untuk mengendalikan perubahan iklim salah satunya dengan cara rehabilitasi mangrove,” ujar Anggia saat memimpin kunjungan kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Sumut, Senin (21/2/2022).
Terlebih lagi saat Indonesia menjabat Presidensi G20 mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, dimana Indonesia perlu menunjukkan ke dunia internasional betapa besar kepedulian Indonesia terhadap lingkungan. Tidak hanya itu, dengan adanya pemulihan mangrove juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Dimana dalam mangrove bisa dibudidayakan tambak ikan dan kepiting.
Sayangnya, dari hasil peninjauan ke lokasi ditambah diskusi langsung dengan petani mangrove diketahui bahwa proyek ini hanya berlangsung selama dua bulan. Padahal dalam proses pemulihan atau rehabilitasi mangrove banyak tahapan yang harus dilalui, sehingga butuh waktu yang lebih juga agar mangrove dapat tumbuh besar.
"Dari hasil diskusi dengan petani mangrove, kami mendapat informasi bahwa dalam proyek ini petani dibatasi pengerjaannya hanya sebatas dua bulan. Tentu hal ini cukup kami disayangkan, mengingat untuk bisa tumbuh besar butuh waktu pemeliharaan yang lebih dari dua bulan. Mangrove usia dua bulan hanya tumbuh beberapa sentimeter saja, dan itu masih sangat rentan untuk rusak dan mati,” jelas politisi PKB ini.
Selain itu, Komisi IV DPR juga menerima masukan dari petani, terkait perbaikan jalan atau infrastruktur menuju lokasi. Hal ini diakui Anggia memang bukan wewenang dari BRGM. Namun tentu harus dikoordinasikan dengan instansi berwenang, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Turut hadir sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI, seperti Djarot Syaiful Hidayat, Salim Fakhry, Hanan Rozak, Dwita Ria Gunadi, Endang Setyawati Thohari, Julie Sutrisno, Luluk Nur Hamidah, Slamet, dan Johan Rosihan.
