Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama menilai bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Tidak hanya melakukan pengawasan terhadap obat-obatan, kosmetik, vitamin, makanan, minuman, barang siap dimakan maupun bahan baku, namun juga memberikan sebuah penguatan bahwa BPOM bisa menjadi sesuatu yang berbeda dari tupoksinya sendiri.
"Penguatan tersebut tidak hanya sebatas penguatan tupoksi reguler tetapi juga memberikan nilai plus bagi masyarakat yang ada di Manokwari dan di Papua Barat. Saya melihat bahwa banyak sekali tanaman yang bisa menjadi suatu komoditas yang sangat tinggi baik itu bagi masyarakat sebagai produsen, baik itu dikelola secara UMKM maupun dikelola secara menengah dan besar," kata Ade saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Manokwari, Papua Barat, Senin (21/2/2022).
Politisi Partai Gerindra itu menilai hal tersebut menjadi sesuatu yang luar biasa bahwasannya bilamana komoditas tersebut dapat dibina dan dibimbing pendampingan dari BPOM tentunya akan menambah peningkatan hajat masyarakat yang ada di Manokwari dan Papua Barat secara umumnya.
"Kami melihat ada beberapa tanaman seperti buah merah, buah pala maupun tanaman-tanaman herbal lainnya yang dapat memberikan semacam terapi obat herbal bagi pasien-pasien tertentu. Misalnya bisa memperkuat imunitas tubuh dan lain sebagainya, apalagi pada saat sekarang ini pandemi yang belum selesai. Kami kira ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa bila BPOM bisa benar-benar memberikan daya dan upaya bagi peningkatan kesejahteraan UMKM yang ada di Papua Barat," jelasnya.
Komisi IX DPR RI pun telah mendatangi Kantor Balai POM yang ada di Manokwari dan berharap agar anugerah Tuhan yang luar biasa tersebut dapat diberikan sesuatu proses pendampingan maupun cara produksi yang baik dan benar hingga pada akhirnya izin produksi dapat dikeluarkan oleh BPOM.
"Setelah kunjungan langsung ke Balai POM Manokwari, kami melihat masih perlu adanya penguatan-penguatan dari BPOM Pusat dalam rangka pemerataan fasilitas sarana dan prasarana secara bijak. Komisi IX DPR mengharapkan agar BPOM pusat dapat segera mungkin melakukan pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana dalam daya dukung terhadap pandemi ini," tutup legislator dapil Sumatera Barat II tersebut.
