Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai terjadinya perbedaan penetapan awal bulan Ramadan 1443 Hijriyah di Indonesia, mestinya dijadikan sebagai penguat sikap beragama yang toleran dan moderat, untuk mengokohkan ukhuwah di antara umat Islam dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Tidak malah dijadikan sebagai ajang untuk membuat ribut atau memecah belah umat. Apalagi sampai mengganggu khusyu’nya ibadah Puasa di bulan Ramadan.
Kata HNW, setelah 2 Ramadan Umat dibikin repot dengan Covid-19, maka ketika tahun ini Covid-19 melandai, dan kebijakan dilonggarkan, mestinya penentuan awal dan akhir Ramadan disikapi dengan hal yang konstruktif, tidak menghadirkan keributan.
"Disikapi dengan penuh kebijaksanaan, berdasarkan ilmu dan tanggung jawab keumatan. Serta menjadikannya sebagai momentum menjadikan masalah khilafiyah termasuk metode penentuan awal dan akhir bulan Ramadan sebagai rahmat bagi umat," ungkap Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/4).
Apapun metode yang dipergunakan untuk menentukan awal Ramadan, menurut Hidayat semua pihak memulai ibadah puasa wajib pada tanggal 1 Ramadan 1443 H. Baik itu yang bertepatan dengan tanggal 2 April 2022 Masehi seperti Saudi Arabia, Mesir, Australia, AS, Muhammadiyah. Maupun yang bertepatan dengan tanggal 3 April seperti Indonesia (MUI/NU), Malaysia, Brunei, China, dan Maroko.
Karenanya perbedaan yang terjadi patutnya disikapi secara proporsional, dan dihormati, sebagai perwujudan toleransi beragama, moderasi, inklusifitas, dan kebersamaan. HNW mengingatkan pemerintah melalui Kementerian Agama untuk memfasilitasi perbedaan tersebut dengan tetap mengundang seluruh pihak yang kompeten.
Seperti, Muhammadiyah dengan metode ijtihadnya dalam penentuan awal atu akhir Ramadan. Seperti tahun-tahun sebelumnya bisa hadir duduk bersama dalam sidang Isbat penentuan awal Ramadan dan nanti Idul Fitri 1443 H.
HNW memaparkan, Ada ru’yah mahallii (lokal) atau ‘alamiy (global). Ada hisab hakiki atau ‘urfi, tetapi semuanya sudah lama diterima di kalangan Sunni dan diakui berlaku di NKRI.
Maka demi menjaga ukhuwah, toleransi, dan kebersamaan, sudah sewajarnya bila pihak-pihak yang berkompeten sekalipun berbeda, tetap diundang oleh Kemenag, agar bisa menghadiri sidang isbat di awal maupun akhir Ramadhan nanti.
"Supaya kuatlah komitmen kebersamaan menyambut (tarhib) Ramadan akan hadirkan amalan yang sesuai dengan bulan Ramadan karim (yang mulia dan terhormat)," lanjutnya.
HNW yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini meminta masyarakat tidak larut dalam mengomentari perbedaan tersebut. Apalagi sampai terpancing dengan ujaran atau tindakan yang malah bisa merusak nilai ibadah puasa di bulan Ramadhan.
Dia meminta umat Islam mewaspadai pihak yang ingin memanfaatkan isu ini untuk adu domba. Anggota Komisi VIII DPR yang antara lain membidangi masalah agama ini juga mengajak masyarakat khususnya Umat Islam untuk menjadikan Ramadan sebagai bulan kuatkan solidaritas dan soliditas keumatan serta kebangsaan.
Yakni deengan kokohkan ukhuwah, wujudkan pelayanan untuk saling membantu dengan sesama Umat dan rakyat. Hal yang sangat dinantikan oleh rakyat yang lagi kesusahan akibat Covid-19 maupun akibat kenaikan harga-harga sembako, BBM, hingga pajak.
"Jangan larut dengan perbedaan penentuan awal Ramadan. Kedatangan Ramadan maupun kepergian Ramadan, betul-betul jadi sarana peningkatan kualitas religiusitas dan takwa, hadirkan kesalehan pribadi dan sosial. Marhaban ya Ramadan," pungkasnya.
