Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta meminta pemerintah melakukan berbagai upaya afirmatif untuk menggerakkan perekonomian di Bali. Menurutnya, Bali berbeda dengan provinsi dan kabupaten lainnya, karena memutlakkan kehadiran wisatawan dalam menggerakkan perekonomiannya.
“Oleh karena itu harus ada afirmatif untuk Bali termasuk dalam hal ini karena BUMN yang punya banyak uang, mereka menggerakkan segala potensinya untuk mengadakan kegiatan di Bali agar pariwisata segera pulih,” kata Nyoman di sela-sela mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi Bali, Senin (18/4/2022).
Politisi PDI-Perjuaangan itu meminta BUMN melibatkan para pengusaha lokal saat membuat atau menggelar kegiatan di Pulau Dewata, baik sebagai event organizer (EO) maupun sebagai pelaksana kegiatan. “Termasuk juga melibatkan para UMKM, jangan semuanya bawa dari Jakarta,” usul Nyoman.
Selain itu, Nyoman juga meminta sejumlah perusahaan BUMN, dalam hal ini PT Angkasa Pura dan maskapai Garuda Indonesia untuj mempersiapkan atau menambah jumlah penerbangan ke Bali. Menurutnya, saat ini Garuda Indonesia hanya beroperasi empat kali dalam sehari dan itu menurutnya tidak cukup, apalagi ketika menyambut libur Idulfitri 2022 nanti.
Nyoman juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan menunda rencana kenaikan harga BBM Pertalite dan gas elpiji 3 kilogram. Menurutnya, perekonomian saat ini masih belum pulih apalagi setelah kenaikan harga minyak goreng. “Terutama sekali UMKM kita, kita tahu UMKM kita menyerap tenaga kerja yang begitu banyak, oleh karena itu jangan naikkan dulu atau tunda dulu kenaikan Pertalite dan gas elpiji,” ujar Nyoman.
Ia juga menyoroti adanya stok Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang kerap habis. Menurutnya, ada dua kemungkinan yang menyebabkan hal itu. “Pertama, saya khawatir memang jumlahnya dikurangi yang kedua ada migrasi dari mobil mewah yang tadinya menggunakan pertamax ke Pertalite. Oleh karena itu harus ditegaskan bahwa mobil mewah itu harus menggunakan pertamax,” papar Nyoman.
Terakhir, Nyoman meminta pemerintah menyederhanakan administrasi bagi nelayan, petani dan para penyosoh gabah dalam memperoleh BBM jenis solar. “Cukup rekomendasi lurah atau kepala desa saja mereka seharusnya sudah bisa mengambil BBM,” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Bali tersebut.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, jajaran Eselon I Kementerian BUMN, Direksi Utama PT Pertamina (Persero), Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Direksi PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) dan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero).
