Perayaan Hari Raya Idul Fitri yang tinggal hitungan hari lagi disambut oleh kenaikan sejumlah harga dan tarif. Adapun harga dan tarif yang mengalami kenaikan antara lain harga sembako, tarif tol, dan tarif PPN 11%. Selain itu, harga BBM jenis Pertalite dan Gas Elpiji 3 kg juga direncanakan segera dinaikkan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR-RI Heri Gunawan menyatakan bahwa kenaikan sejumlah harga menjelang lebaran bisa mengurangi kebahagiaan rakyat dalam merayakan hari kemenangan. Karena itu, perlu upaya konkret untuk meredam kenaikan harga dan tarif agar tidak semakin membebani rakyat.
“Hari lebaran idealnya dirayakan dengan suka-cita serta kegembiraan. Rakyat perlu merayakan hari kemenangan tahun ini dengan sedikit lebih meriah, karena sudah 2 tahun diberlakukan pembatasan sosial dan larangan mudik,” kata Heri Gunawan yang juga menjabat sebagai Kapoksi Fraksi Partai Gerindra di Komisi XI DPR-RI pada awak media di Jakarta pada Rabu (27/4).
Politisi yang biasa disapa Hergun itu lalu menjabarkan terjadinya kenaikan harga sembako yang mencapai 25%. Komoditas yang mengalami kenaikan antara lain minyak goreng, bawang merah, bawang putih, daging, buah-buahan, tepung terigu dan cabe-cabean.
“Menurut pantauan harga di sejumlah pasar, harga minyak goreng curah berada pada harga Rp20.000 per kg, padahal pemerintah sudah menetapkan HET sebesar Rp15,5 ribu per kg atau Rp14 ribu per liter,” bebernya.
“Harga bawang merah naik dari Rp38 ribu menjadi Rp45 ribu, bawang putih naik dari Rp35 ribu menjadi Rp40 ribu, daging ayam dari Rp35 ribu menjadi Rp40 ribu, serta telur dari Rp24 ribu menjadi Rp25,8 ribu,” lanjutnya.
Ia pun menambahkan, harga gula pasir naik dari Rp14 ribu menjadi Rp15 ribu. Serta harga daging sapi dari Rp145 ribu menjadi Rp150 ribu.
Ketua DPP Partai Gerindra lalu menjabarkan terjadinya kenaikan tarif tol pada ruas Tol Cipali, Tol Sumo (Surabaya-Mojokerta), dan Tol Gempol-Pandaan. Dengan adanya kenaikan tersebut, secara otomatis masyarakat yang mudik melalui jalan tol harus meroboh kocek lebih dalam lagi.
“Kenaikan Jalan Tol Cipali diberlakukan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 263/KPTS/M/2022. Besaran kenaikan tarif ruas Cipali ini sebesar 3 persen,” jelasnya.
“Untuk Golongan I menjadi Rp119 ribu dari Rp107 ribu, kemudian golongan II menjadi Rp196 ribu dari Rp177 ribu. Golongan III menjadi Rp196 ribu dari Rp177 ribu, Golongan IV menjadi Rp246 ribu dari Rp222 ribu, serta tarif Golongan V naik menjadi Rp246 ribu dari Rp222 ribu,” lanjutnya.
Sementara itu, lanjut Hergun, kenaikan tarif Jal Tol Sumo diberlakukan berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 236/KPTS/M/2022. Antara lain mengatur kenaikan tarif Golongan I menjadi Rp39 ribu dari Rp38 ribu.
Kemudian, kenaikan tarif Tol Gempol-Pandaan berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 164/KPTS/M/2022. Antara lain mengatur kenaikan tarif Golongan I menjadi Rp13 ribu dari Rp12.500.
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR-RI itu juga menyorot kenaikan tarif PPN 11% yang diberlakukan sejak 1 April 2022. Memang kenaikan itu amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
“Namun, pemerintah seharusnya bisa menundanya sebentar hingga akhir tahun 2022 mengingat sejak awal tahun masyarakat sudah terbebani kenaikan harga komoditas dan energi, misalnya kenaikan minyak goreng,” jelasnya.
“Pemerintah juga perlu menggencarkan sosialisasi terkait barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN 11%. Hal tersebut juga amanat UU HPP yakni Pasal 16B UU PPN yang membebaskan produk dan jasa dari pungutan PPN. Yaitu, barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja. Sehingga masyarakat mahfum ada sejumlah produk yang tidak terdampak kenaikan PPN 11%,” tegasnya.
Ia melanjutkan, terkait obyek yang terkena kebijakan PPN seperti aset kripto, layanan fintech, beli mobil bekas, penyaluran LPG Nonsubsidi, akomodasi perjalanan keagamaan, tarif paket internet, dan layanan perbankan, perlu sosialiasi yang lebih massif lagi.
Politisi dari Dapil Jawa Barat IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) itu lalu berharap rencana kenaikan Pertalite dan Gas Elpiji 3 kg hendaknya ditunda dahulu. Ia memahami rencana tersebut sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia yang mengerek harga ICP (Indonesia Crude Price). Pada APBN 2022, harga ICP dipatok US$63 per barel. Saat ini minyak dunia sudah di atas US$100 per barel.
“Memang harga minyak dunia sudah naik di atas US$100 per barel. Namun jika Pertalite dan Gas 3kg dengan serta-merta dinaikkan maka akan membebani masyarakat yang kurang mampu,” katanya.
“Dampaknya sangat besar sekali dan bisa berpengaruh ke banyak sektor. Kenaikan harga Pertalite dan Gas 3kg akan memukul daya beli masyarakat, mengerek angka inflasi, menahan laju pemulihan ekonomi, serta berpotensi menambah pengangguran dan kemiskinan,” lanjutnya.
Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu berpandangan, rencana kenaikan kedua komoditas tersebut perlu dikaji lebih komprehensif lagi. Di satu sisi memang berpotensi menambah beban subsidi, namun di sisi yang lain juga berpotensi menambah pemasukan negara.
“Pada 2021, realiasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 452 triliun atau 151,6% dari target APBN dan tumbuh 31,5%. Hal tersebut didorong oleh kenaikan komoditas dan energi global,” tuturnya.
“Rinciannya, penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) migas sebanyak Rp 98 triliun, pendapatan SDA nonmigas sebesar Rp52,8 triliun, pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan sebesar Rp 30,5 triliun, pendapatan PNBP lainnya mencapai Rp 151,1 triliun, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) mencapai 119,5 triliun, terutama BLU Sawit dampak dari kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO),” jelasnya.
Menghadapi kenaikan harga dan tarif menjelang lebaran yang tinggal hitungan hari, Hergun memberi beberapa solusi. Pertama, untuk meredam gejolak harga sembako, Pemerintah perlu memastikan pasokan sembako yang melimpah di pasar. Hal tersebut untuk memastikan permintaan masyarakat yang meningkat jelang lebaran dapat terpenuhi secara mencukupi dan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, pemerintah juga perlu memberlakukan kebijakan yang pro rakyat.
“Terkait kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng atau Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Oil atau yang sering dikenal dengan nama RBD Palm Olein, perlu diapresiasi sebagai langkah konkret untuk menurunkan harga minyak goreng sesuai HET yang ditetapkan,” katanya.
Solusi ketiga, lanjut Hergun, pemerintah perlu memberi diskon tarif tol kepada masyarakat yang mudik dan balik lebih awal. Hal tersebut selain untuk mengurangi potensi kemacetan, juga sebagai kebijakan konkret membantu masyarakat yang akan bersilaturahmi di kampung. Sementara kebijakan diskon tarif tol saat arus balik diharapkan mendorong pemudik untuk balik lebih awal agar bisa segera kembali bekerja.
“Solusi ketiga, kebijakan kenaikan PPN 11% perlu diundur hingga akhir tahun 2022. Hal tersebut untuk memberi nafas kepada masyarakat yang sudah terbebani dengan kenaikan harga dan komoditas sejak awal tahun 2022. Adapun kebijakan pemberlakukan PPN terhadap aset kripto, layanan fintech, dan yang lainnya perlu sosialisasi yang lebih luas lagi,” katanya.
“Solusi keempat, terhadap rencana kenaikan Pertalite dan Gas Elpiji 3 kg perlu dikaji lebih komprehensif lagi. Konstitusi mengamanatkan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan PNBP dari Sumber Daya Alam (SDA),” lanjutnya.
Hergun juga berpandangan pemerintah perlu meneruskan kebijakan BLT untuk membantu masyakarat yang kurang mampu. Kebijakan tersebut akan berdampak positif terhadap penguatan daya beli masyarakat, serta yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Memungkasi pernyataanya, Hergun menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada masyarakat yang merayakannya. Ia berharap masyarakat bisa merayakan hari kemenangan bersama orang-orang tercinta dengan kegembiraan. Dan bagi yang mudik, ia berpesan untuk berhati-hati di jalan.
